SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menekankan pentingnya pembangunan karakter dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, sebelum memberikan bekal keterampilan atau pendidikan akademik, mental dan karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu harus dibangun terlebih dahulu.
“Sekolah Rakyat program yang sangat bagus, dan paling penting adalah membangun karakter mereka agar tidak merasa minder atau menjadi orang pinggiran. Mereka harus bangkit dulu dari rasa tidak berdaya,” ujar Untari, dikutip Rabu hari ini.
Untari menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan sosial tidak hanya sebatas pengajaran kurikulum akademik, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan dan etika.
“Anak-anak ini perlu ditanamkan pertanyaan sederhana setiap hari, seperti ‘Hari ini kamu sudah menolong siapa?’ atau ‘Kamu sudah berkata baik apa?’ Ini bagian dari pembangunan karakter,” sebutnya.
Selain itu, Untari menyoroti perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, BUMN, dan swasta, dalam memberikan kesempatan kerja bagi lulusan sekolah rakyat tersebut.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa aturan dan kebijakan di sektor-sektor tersebut harus dapat mengakomodasi program ini agar tidak menjadi hambatan bagi para lulusan.
Dirinya juga mengatakan bahwa tenaga pendidik dalam program ini harus memiliki jiwa pengabdian yang tinggi dan memahami latar belakang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Guru-guru ini harus sabar, berkomitmen, dan berintegritas. Tidak hanya sekadar lulusan perguruan tinggi, tetapi benar-benar bisa menjadi teladan,” tuturnya.
Dengan pendekatan ini, Untari optimistis bahwa anak-anak dari keluarga miskin dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem.
“Dalam Sekolah Rakyat tentu tidak hanya penilaian kognitif saja yang menjadi perhatian. Pemikiran Presiden Soekarno mengenai dedication of life agar generasi penerus menjadi penerus bangsa yang memiliki prinsip. Yang terpenting adalah kemerdekaan berpikir serta melatih untuk bertanggung jawab,” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.
Perlu diketahui bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen atau gratis.
Program ini sebagai memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan konsep sekolah berasrama (boarding school).
Kurikulum yang diterapkan akan mengacu pada standar pendidikan nasional (mata pelajaran formal). Dengan tambahan materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Lalu, selain berasal dari keluarga miskin, pendaftaran Sekolah Rakyat nantinya memprioritaskan warga di sekitar sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Proses seleksi siswa akan dimulai dengan verifikasi status ekonomi, diikuti dengan tes akademik untuk memastikan kesiapan dan kemampuan calon siswa.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. (gio/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS