Kamis
29 Oktober 2026 | 8 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Optimalisasi Pajak Daerah, Banyuwangi Jalin Kerjasama dengan Dirjen Pajak dan DJPK

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-13032025

BANYUWANGI – Dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Penandatangan PKS tersebut dilakukan lewat sambungan zoom antara Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (12/3/2025).

Turut menyaksikan Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi Ahmad Fudholi dan Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo.

“Kami telah melakukan pendandatanganan kerjasama dengan dirjen pajak dan DJKP Kementerian Keuangan. Kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak, khususnya meningkatkan PAD Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan, perjanjian kerjasama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan pusat dan daerah, pengawasan wajib pajak (WP) bersama serta pendampingan dan dukungan kapasitas kepada pemda.

“Dengan kerjasama ini optimalisasi pajak bisa dilakukan karena koordinasi akan lebih mudah antara pusat dan daerah sehingga pendataan potensi pajak juga bisa lebih akurat,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Penandatanganan PKS tersebut juga dilakukan serentak antara DJP dan DJKP Kemenkeu dengan 197 daerah lainnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

“Dengan adanya kerjasama juga akan memperkuat pengelolaan pajak daerah dengan dukungan kapasitas SDM hingga teknologi bagi pemda dari pusat,” terang Ipuk.

Sementara itu, Kepala kantor Pajak Pratama Banyuwangi, Ahmad Fudholi, menjelaskan bahwa selama ini terdapat irisan antara WP pusat dan daerah. Dengan demikian pihak DJP dan pemerintah daerah bisa saling melakukan kroscek untuk pendataan yang lebih akurat.

“Sehingga bisa meminimalisir adanya ketidaksesuaian penerimaan pajak maupaun double counting atas penerimaan pajak dari WP yang beririsan tersebut,” ujar Fudholi.

Ia berharap, ke depan kerjasama tersebut dapat berlajan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal, khususnya bagi pendapatan daerah yang akan menopang pembangunan Banyuwangi. (ars/set)

 

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dividen BUMD Bergantung pada Bank Jatim, Fuad Benardi Soroti Kinerja Direksi

SURABAYA – Kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang masih didominasi Bank Jatim menjadi ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Targetkan Aktivasi Desa Kreatif di 157 Desa Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, Novita Hardini, menargetkan aktivasi desa kreatif ...
LEGISLATIF

Tekan Pengangguran, Amithya Dorong Pendataan Ketenagakerjaan Menyeluruh di Kota Malang

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Disnaker ...
KRONIK

PDIP Jatim Buka Ruang Kritik Politik Lewat Kompetisi Stand-Up Comedy

MALANG – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membuka ruang kritik politik melalui kompetisi stand-up comedy “Berani ...
KRONIK

Widarto Serahkan Kajian Hibah Tanah 2,7 Hektare untuk Kejari Jember pada Pansus

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyerahkan pemeriksaan status tanah dan kelengkapan dokumen rencana ...
KABAR CABANG

Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Banyuwangi Gelar Aksi Resik Sungai Kalimati Muncar

BANYUWANGI – DPC PDI Perjuangan Banyuwangi memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan aksi resik kali atau ...