LAMONGAN – Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Kabupaten Lamongan berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi.

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan menekankan pentingnya inovasi serta digitalisasi dalam pendataan wajib pajak untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.

Ketua Komisi B DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan, Supono, menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi fokus utama. “Ini penting, mengingat adanya efisiensi dari pusat. Maka, PAD harus lebih digenjot,” kata Supono, Jumat (7/2/2025).

Salah satu langkah yang didorong adalah pendataan ulang wajib pajak, mengingat perubahan yang terjadi setiap tahunnya. Selain itu, pengawasan terhadap sumber pendapatan juga harus lebih dioptimalkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, Pujo Broto Irawan, menambahkan bahwa timnya secara aktif melakukan monitoring terkait pajak.

“Pengawasan menjadi tugas utama kami agar penerimaan daerah tetap optimal,” ujar Pujo.

Meski upaya peningkatan PAD terus dilakukan, beberapa sektor masih minim kontribusi. Salah satunya adalah pendapatan dari 4 (empat) terminal di Lamongan, yang saat ini masih jauh dari target.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan Lamongan, Ermawan Ristanto, menjelaskan bahwa daerah tidak bisa menerima retribusi parkir dari terminal yang telah diambil alih provinsi, sehingga penerimaan hanya berasal dari sewa kios.

Namun, ada peluang peningkatan pendapatan melalui event, seperti kontes burung di Terminal Cargo.

Selama bulan puasa, pedagang di terminal mengalami penurunan omzet yang berdampak pada retribusi. Hingga bulan ini, penerimaan dari sektor tersebut masih sekitar Rp 5 juta, jauh dari target tahunan sebesar Rp 30 juta.

“Kami akan terus berupaya memenuhi target untuk menambah penerimaan daerah. Nantinya, pemeliharaan terminal juga akan diusulkan ke daerah,” jelas Ermawan.(mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS