TRENGGALEK – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek (AMT) meluruk Gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025).

Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengorbankan banyak program yang lebih penting lainnya.

Mengetahui hal tersebut, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyempatkan diri berkomunikasi untuk menerima aspirasi mahasiswa walaupun secara daring (dalam jaringan).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada AMT karena tidak bisa menerima langsung para mahasiswa yang sedang aksi di Gedung DPRD.

Begitu juga seluruh anggota DPRD Trenggalek sedang keluar kota.

Meski melalui panggilan video, Doding memastikan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa Trenggalek.

Dia mendengarkan 10 tuntutan yang dibacakan mahasiswa di aula Gedung DPRD Trenggalek dengan seksama.

“Ada tuntutan untuk pemerintah pusat yang nanti akan kita teruskan ke DPR RI sebagai wakil rakyat di pusat. Lalu untuk pemerintah daerah akan kita terus ke bupati,” kata Doding, Jumat (21/2/2025).

Alumnus Universitas Kadiri tersebut mengapresiasi kegigihan mahasiswa Trenggalek dalam mengawal kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Mahasiswa ini adalah kontrol sosial dan agen of change. Sebagai Ketua DPRD akan saya tanda tangani dan kita teruskan ke DPR RI dan bupati,” tegasnya.

Sementara itu, seorang mahasiswa, Genta Aditya Pranayan, dalam orasinya menilai efisiensi anggaran berdampak pada sektor penting salah satunya pendidikan.

Menurutnya, pemotongan anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan menurunkan kualitas pendidikan di Trenggalek yang saat ini pun masih belum merata.

“Jika pemotongan anggaran ini diterapkan, maka kesenjangan antara daerah pinggiran dan perkotaan akan semakin lebar,” ungkap Genta.

Selain itu, dia juga mengritisi kondisi infrastruktur yang rusak di beberapa wilayah Trenggalek, yang menurutnya mempengaruhi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah.

Kerusakan infrastruktur jalan tersebut dinilai menghambat aktivitas sehari-hari dan memperlambat perputaran ekonomi masyarakat. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS