Jumat
17 April 2026 | 11 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Anggaran Kunker DPRD Jombang Bakal Dipangkas Separo, Donny: Rinciannya Pekan Depan

pdip-jatim-250218-donny-anggun

JOMBANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang terus menggodok Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, sektor pemerintahan non-kementerian anggarannya dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

DPRD Kabupaten Jombang yang sebelumnya biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker)-nya dikecam karena dinilai cukup fantastis, berencana bakal memangkas anggaran perjalanan dinasnya sebanyak 50%.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang telah menghabiskan dana sebesar Rp 6,5 miliar untuk melakukan aktifitas kunjungan kerja.

Beberapa tokoh masyarakat menilai, kegiatan tersebut sebagai besar pasak daripada tiang. Sehingga, menuai tuntutan dari berbagai kalangan untuk dilakukan refocusing anggaran

Wakil ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun menerangkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan tentang refocusing anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas sejak beberapa hari lalu.

Saat ini, anggota dewan sedang menunggu penandatanganan petunjuk teknis (Juknis) oleh pemerintah pusat pada tanggal 20 Februari mendatang.

Setelah itu, DPRD Jombang baru bisa mengidentifikasi poin-poin yang perlu disesuaikan ulang.

“Informasinya hari kamis ini akan ada juknis dari Permendagri soal implementasinya,” ujar Donny dikonfirmasi di Jombang, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut soal efisiensi anggaran yang lebih merinci akan dilaksanakan pekan depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Kita sudah rapat dengan Banggar (Badan Anggaran), mungkin minggu depan akan ada rapat dengan TAPD,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Dia juga menegaskan, DPRD Jombang siap beradaptasi dengan arahan pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, ATK, acara seremonial dan lain sebagainya, menurut dia, tidak akan memengaruhi kerja-kerja legislatif dari dewan Jombang.

“Yang jelas kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Inpres maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” pungkas Donny. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tempatkan ASN di Setiap RW, Perkuat Program Kampung Pancasila

Eri Cahyadi menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW untuk memperkuat Program Kampung Pancasila 2026 dan ...
KRONIK

Fraksi PDIP DPRD Sumenep Ngonthel ke Kantor, Hosnan: Dukung Penghematan BBM

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengimbau seluruh anggotanya untuk menggunakan sepeda ontel saat ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Kemarau Ekstrem, Bupati Yani Minta PMI Gresik Perkuat Kesiapsiagaan dan Libatkan Generasi Muda

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik memperkuat ...
BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...