Sabtu
17 Oktober 2026 | 9 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Anggaran Kunker DPRD Jombang Bakal Dipangkas Separo, Donny: Rinciannya Pekan Depan

pdip-jatim-250218-donny-anggun

JOMBANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang terus menggodok Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, sektor pemerintahan non-kementerian anggarannya dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

DPRD Kabupaten Jombang yang sebelumnya biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker)-nya dikecam karena dinilai cukup fantastis, berencana bakal memangkas anggaran perjalanan dinasnya sebanyak 50%.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang telah menghabiskan dana sebesar Rp 6,5 miliar untuk melakukan aktifitas kunjungan kerja.

Beberapa tokoh masyarakat menilai, kegiatan tersebut sebagai besar pasak daripada tiang. Sehingga, menuai tuntutan dari berbagai kalangan untuk dilakukan refocusing anggaran

Wakil ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun menerangkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan tentang refocusing anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas sejak beberapa hari lalu.

Saat ini, anggota dewan sedang menunggu penandatanganan petunjuk teknis (Juknis) oleh pemerintah pusat pada tanggal 20 Februari mendatang.

Setelah itu, DPRD Jombang baru bisa mengidentifikasi poin-poin yang perlu disesuaikan ulang.

“Informasinya hari kamis ini akan ada juknis dari Permendagri soal implementasinya,” ujar Donny dikonfirmasi di Jombang, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut soal efisiensi anggaran yang lebih merinci akan dilaksanakan pekan depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Kita sudah rapat dengan Banggar (Badan Anggaran), mungkin minggu depan akan ada rapat dengan TAPD,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Dia juga menegaskan, DPRD Jombang siap beradaptasi dengan arahan pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, ATK, acara seremonial dan lain sebagainya, menurut dia, tidak akan memengaruhi kerja-kerja legislatif dari dewan Jombang.

“Yang jelas kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Inpres maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” pungkas Donny. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Kanang Minta Kader PDIP yang Ingin Jadi Wabup Ponorogo Perkuat Konsolidasi Lintas Partai

PONOROGO – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono atau Kanang, meminta kader PDI Perjuangan yang ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Kawal Raperda Tata Niaga dan Perlindungan Petani Tembakau

LAMONGAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan berkomitmen mengawal pembentukan Rancangan Peraturan ...
LEGISLATIF

1.870 Kasus Narkoba Terungkap di Jatim, Andy Firasadi Dorong Pencegahan Berbasis Lingkungan

SURABAYA – Pemberantasan narkoba di Jawa Timur perlu diperkuat hingga ke lingkungan permukiman. Anggota Fraksi PDI ...
KRONIK

Hasto Kristiyanto Dorong Gerakan Merawat Pertiwi Perkuat Ekonomi Pesisir

MALANG – Gerakan pelestarian lingkungan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP PDI ...
KRONIK

Reses di Ponorogo, Kanang Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan hingga Penyediaan Air Bersih

PONOROGO – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono (Kanang), berkomitmen memperjuangkan berbagai aspirasi ...
HEADLINE

Hasto: Konservasi Mangrove dan Ekowisata CMC Tiga Warna Layak Dicontoh Daerah Lain

MALANG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah konkret pemberdayaan masyarakat ...