Sabtu
22 Februari 2025 | 1 : 11

Anggaran Kunker DPRD Jombang Bakal Dipangkas Separo, Donny: Rinciannya Pekan Depan

pdip-jatim-250218-donny-anggun

JOMBANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang terus menggodok Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, sektor pemerintahan non-kementerian anggarannya dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

DPRD Kabupaten Jombang yang sebelumnya biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker)-nya dikecam karena dinilai cukup fantastis, berencana bakal memangkas anggaran perjalanan dinasnya sebanyak 50%.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang telah menghabiskan dana sebesar Rp 6,5 miliar untuk melakukan aktifitas kunjungan kerja.

Beberapa tokoh masyarakat menilai, kegiatan tersebut sebagai besar pasak daripada tiang. Sehingga, menuai tuntutan dari berbagai kalangan untuk dilakukan refocusing anggaran

Wakil ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun menerangkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan tentang refocusing anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas sejak beberapa hari lalu.

Saat ini, anggota dewan sedang menunggu penandatanganan petunjuk teknis (Juknis) oleh pemerintah pusat pada tanggal 20 Februari mendatang.

Setelah itu, DPRD Jombang baru bisa mengidentifikasi poin-poin yang perlu disesuaikan ulang.

“Informasinya hari kamis ini akan ada juknis dari Permendagri soal implementasinya,” ujar Donny dikonfirmasi di Jombang, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut soal efisiensi anggaran yang lebih merinci akan dilaksanakan pekan depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Kita sudah rapat dengan Banggar (Badan Anggaran), mungkin minggu depan akan ada rapat dengan TAPD,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Dia juga menegaskan, DPRD Jombang siap beradaptasi dengan arahan pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, ATK, acara seremonial dan lain sebagainya, menurut dia, tidak akan memengaruhi kerja-kerja legislatif dari dewan Jombang.

“Yang jelas kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Inpres maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” pungkas Donny. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Widarto Sepakat Kawal Tuntutan Demonstran Aksi “Indonesia Gelap”

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto sepakat mengawal tuntutan mahasiswa soal penolakan terhadap UU Minerba, ...
HEADLINE

Soal Retret Kepala Daerah, Said Abdullah: Ini Urusan Internal Partai, Bukan Urusan Orang Luar

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi yang mengatakan bahwa ...
SEMENTARA ITU...

Di Depan Pengunjuk Rasa, 2 Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sampaikan Ini

SURABAYA – Aksi gabungan bertajuk #IndonesiaGelap terdiri dari Arek Gerak & Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya ...
KRONIK

Setelah Dilantik, Bupati Ipuk Ajak Gotong Royong Bangun Banyuwangi

BANYUWANGI – Ipuk Fiestiandani dan Mujiono resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh Presiden ...
LEGISLATIF

Suratun Nasikhah Hadiri Musrenbang, Ini Masukan Masyarakat Kecamatan Gandusari

BLITAR – Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Suratun Nasikhah, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan ...
KRONIK

Sah Jadi Bupati, Lukman: Tugas Memajukan Bangkalan Adalah Amanah

BANGKALAN – Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih, Lukman Hakim dan Fauzan Dja’far, resmi dilantik ...