SURABAYA – Anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menegaskan pentingnya meluruskan sejarah bangsa, khususnya terkait TAP MPRS 33 Tahun 1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno.

Hal itu disampaikan Cak Ghoni sapaan akrabnya dalam reses masa sidang pertama 2025 yang digelar bersama ratusan warga dan Kader Surabaya Hebat (KSH) Kelurahan Bulak, Kamis(13/2/2025).

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan peran sang proklamator Soekarno sebagai founding father bangsa.

“Sejarah harus diluruskan demi anak bangsa dan cucu kita ke depan. TAP MPRS 33/1967 menuduh Bung Karno mendukung G30S/PKI, padahal itu tidak benar,” tegas Ghoni, dikutip Minggu (16/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa TAP MPRS tersebut tidak lagi berlaku sejak 2003. Hal itu diperkuat dengan penyerahan surat resmi dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, kepada keluarga Bung Karno pada September 2024, sebagai tanggapan atas surat Menteri Hukum dan HAM.

Selain membahas sejarah, reses ini juga menjadi ajang dialog. Warga menyampaikan aspirasi, terutama terkait pendidikan dan sosial.

Cak Ghoni menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hal tersebut.

“Saya berharap dengan dialog terbuka seperti ini, aspirasi masyarakat bisa terserap dengan baik dan ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemkot Surabaya,” ujar politisi muda yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya itu. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS