Sabtu
08 Agustus 2026 | 10 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Genjot Layanan, Risma-Gus Hans Siap Naikkan Insentif Aparat Birokrasi Berprestasi

pdip-jatim-241103-debat-kedua-gus-hans

SURABAYA – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi.

Hal ini disampaikan saat segmen pertama penjelasan visi-misi dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024).

“Kita akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal,” ujar Gus Hans.

Ia menambahkan, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip “share to others,” dimana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan “sharing of authority.”

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.

“Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah Jawa Timur.

“Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut,” ujarnya.

Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya. (Baca juga: Risma Soroti Tiadanya ‘Cawe-cawe’ Pemprov ke Wong Cilik di Debat Kedua Pilgub Jatim)

“Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Andreas Dorong Masyarakat Melek Keuangan agar Tak Jadi Korban Penipuan Digital

MALANG – Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong masyarakat memperkuat literasi keuangan di tengah ...
SEMENTARA ITU...

Lewat Dramasoka Pendekar Caping Gunung, Rijanto Ajak Warga Guyub Bangun Blitar

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan gotong royong sebagai modal utama ...
LEGISLATIF

Anggota Dewan Ratih Damayanti Bantu Warga Tak Mampu yang Koma 3 Hari dan Terkendala BPJS

LUMAJANG – Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lumajang yang juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten ...
KABAR CABANG

DPC Tuban Gelar Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

TUBAN– DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban terus mematangkan rencana perlindungan sosial bagi kader. Sebagai langkah ...
OLAHRAGA

Anang Maruf dan Yusuf Ekodono Gabung Soekarno Cup, Dorong Talenta Pelosok Naik Panggung

Legenda Timnas Indonesia Anang Maruf dan Yusuf Ekodono bergabung di Soekarno Cup 2026 karena ingin memperluas ...
LEGISLATIF

19 Daerah Jatim Darurat Kekeringan, Fraksi PDIP Dorong Mitigasi Berkelanjutan

Sebanyak 19 daerah di Jatim berstatus darurat kekeringan. Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta pemerintah mengubah pola ...