Rabu
23 September 2026 | 7 : 02

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Genjot Layanan, Risma-Gus Hans Siap Naikkan Insentif Aparat Birokrasi Berprestasi

pdip-jatim-241103-debat-kedua-gus-hans

SURABAYA – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi.

Hal ini disampaikan saat segmen pertama penjelasan visi-misi dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024).

“Kita akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal,” ujar Gus Hans.

Ia menambahkan, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip “share to others,” dimana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan “sharing of authority.”

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.

“Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah Jawa Timur.

“Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut,” ujarnya.

Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya. (Baca juga: Risma Soroti Tiadanya ‘Cawe-cawe’ Pemprov ke Wong Cilik di Debat Kedua Pilgub Jatim)

“Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Sri Untari Dorong Lintas Sektor Cegah Kenakalan Remaja, Guru BK Disiapkan Wadah Aman

MALANG — Pencegahan kenakalan remaja dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Anggota Komisi E DPRD Jawa ...
BERITA TERKINI

557.868 Ton Pupuk Bersubsidi Belum Tersalur, Renny Dorong Pengawasan dengan Lima Ukuran

SURABAYA — Sebanyak 557.868,9 ton atau 26,36 persen pupuk bersubsidi dari total alokasi 2.115.951 ton di Jawa Timur ...
LEGISLATIF

Eddy Paripurna Desak Bongkar Aktor di Balik Peredaran 1.048 Ton Udang Impor

SURABAYA — Peredaran 1.048 ton udang impor yang diduga tidak sesuai peruntukan di sejumlah wilayah Jawa Timur ...
BERITA TERKINI

Mulai Oktober, Eri Cahyadi Instruksikan ASN Pemkot Surabaya Bertugas di Balai RW

SURABAYA — Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan mulai Oktober 2026 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Targetkan 3–5 Sekolah Tiap Wilayah Dapil 7 Miliki Marching Band

Guntur Wahono menargetkan setiap wilayah di Dapil 7 Jatim memiliki 3–5 sekolah dengan fasilitas marching band dan ...
SEMENTARA ITU...

Doding Dorong Wisata Alam Pegunungan Trenggalek Dipadu Kuliner

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mendorong pengembangan wisata alam pegunungan yang dipadukan kuliner untuk ...