JAKARTA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diundang dalam forum bertajuk “Membedah Program Strategis Pemerintahan Baru dan Solusi Mengatasi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Sekolah Kajian Stratejik Dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).

Di kampus UI, Salemba, Jakarta itu, Eri tampil di hadapan sejumlah guru besar dan akademisi UI, serta para pemangku kepentingan terkait dari berbagai kementerian/lembaga.

Turut hadir sebagai pemateri dalam forum yang digelar Rabu (18/9/2024) itu antara lain Guru Besar UGM Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Amany Lubis, dan Prof Agus Pakpahan.

Forum tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan strategis dari berbagai perspektif kepada pemerintahan baru.

Menurut Eri, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu fokus dengan ditopang oleh tiga hal terpenting, yaitu keterpaduan data, keterpaduan kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor.

Soal data, misalnya, menurut Eri, harus benar-benar terpadu, ada interoperabilitas data yang lebih baik. “Sehingga daerah bisa bergerak cepat dalam menjalankan program yang tepat sasaran ke warga miskin,” papar Eri dikutip media ini, Jumat (20/9/2024).

Selain bersandar pada data BPS dan P3KE, Pemkot Surabaya juga berinisiatif melakukan pendataan terpadi pada keseluruhan populasi yang memunculkan data kemiskinan sebesar 219.427 jiwa, lebih besar dibanding sumber data lainnya.

Data 219.427 jiwa tersebut yang menjadi dasar intervensi program.

“Kami melakukan pendataan menyeluruh by name by address. Kita kerahkan ASN untuk mendata di awal didampingi RT/RW. Semua terdata. si A, si B, si C, dan seterusnya, yang ber-KTP Surabaya. Jadi bukan sampling. Kita tidak mempermasalahkan hasilnya kemudian lebih besar, karena dengan demikian kita tahu lebih presisi apa yang harus dilakukan untuk membantu warga miskin,” urainya.

“Data kemiskinan Surabaya ini kita bisa akses datanya 24 jam tanpa prosedur birokrasi, seperti harus izin antar instansi daerah dan pusat. Sehingga intervensi bisa lebih cepat dan tepat. Updatenya pun cepat, tidak menunggu hitungan bulan atau bahkan tahun,” sambung Eri Cahyadi.

Dari data tersebut, lanjut dia, kemudian dipilah tiga strategi utama sesuai karakteristik warga miskin sasaran.

Tiga strategi itu adalah meningkatkan pendapatan warga miskin, mengurangi beban pengeluaran warga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang banyak berkaitan dengan aspek spasial.

Ketiga program itu memiliki penggerak, yaitu keterpaduan data dan transformasi digital.

“Jadi program-program pengentasan kemiskinan itu enabler-nya, penggeraknya adalah orientasi berbasis data, jadi tidak ngawur menebar program. Lalu transformasi digital untuk melakukan keterpaduan data, sekaligus mempercepat intervensi program,” beber Eri.

Dia lantas memaparkan sejumlah program konkret pengentasan kemiskinan. Yakni rumah padat karya yang menyulap aset atau lahan-lahan menganggur milik Pemkot Surabaya untuk dijadikan lokasi usaha rakyat miskin.

“Aset pemerintah biasanya terletak di lokasi strategis. Jangan hanya pengusaha besar yang bisa mengakses lokasi strategis kota. Aset-aset idle Pemkot Surabaya kini digunakan untuk lahan usaha warga miskin, seperti kafe, laundry, cuci motor, usaha perikanan, produksi paving, dan sebagainya,” jelasnya.

Produksi warga miskin juga diborong pemerintah. Warga miskin dilatih berproduksi, mulai paving, pengelolaan laundry, usaha kafe, hingga produksi makanan-minuman.

Produksinya diborong ASN dan perangkat daerah Pemkot Surabaya melalui platform digital e-Peken, sembari secara bertahap diberdayakan untuk menggarap pasar umum.

“Program padat karya ini memberdayakan 35.638 KK miskin. Terdapat 133 aset Pemkot Surabaya yang disulap menjadi Rumah Padat Karya. Dan ada transaksi UMKM oleh ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp142 miliar,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut.

Untuk menekan beban pengeluaran warga, Eri meluncurkan berbagai program, di antaranya pemberian perlengkapan sekolah gratis (tas, sepatu, seragam) kepada ratusan ribu pelajar dari keluarga kurang mampu, ratusan ribu pelajar SMA/SMK dan ribuan mahasiswa menerima beasiswa, berobat gratis memakai KTP untuk semua warga, pendidikan SD-SMPN gratis, fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk puluhan ribu pelayan masyarakat, dan sebagainya.

Dengan strategi yang fokus dan tepat sasaran itulah, lanjut Eri, angka kemiskinan di Surabaya bisa terus ditekan.

Kemiskinan ekstrem yang sebesar 1,2 persen (setara 35.020 jiwa) pada 2024 berhasil turun drastis hingga 7.572 jiwa pada 2023 dan tahun ini ditargetkan zero alias nol kemiskinan ekstrem.

Adapun angka kemiskinan berdasarkan data BPS berhasil diturunkan dari 5,23 persen pada 2021 menjadi 3,96 persen pada 2024, termasuk yang terendah di Indonesia.

Berdasarkan pendataan menyeluruh Pemkot Surabaya pada keseluruhan populasi, jumlah kemiskinan yang 75.069 KK pada 2022 sukses diturunkan menjadi 28.429 KK per Agustus 2024; dan ditargetkan kembali menurun menjadi 15.000 KK pada Desember 2024. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS