Jumat
12 Juni 2026 | 4 : 01

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Usulkan Raperda Sanksi Kontraktor Nakal

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya bakal mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang mengatur sanksi bagi para kontraktor nakal atau melanggar aturan. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan ada sanksi bagi rekanan yang terbukti tidak bisa menyelesaikan proyek Pemkot Surabaya sesuai waktunya.

“Kami ingin dengan perda itu sanksi bagi kontraktor nakal bisa berlaku efektif dan berefek jera,” kata Syaifuddin Zuhri, kemarin.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengatakan, Komisi C serius mengupayakan sebuah perda inisiatif terkait pemberian sanksi kepada kontraktor nakal tersebut. Penegasan ini dia sampaikan menyikapi adanya sejumlah kontraktor nakal yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Menurut Kaji Ipuk, sapaan akrabnya, undang-undang tidak melarang jika daerah membuat aturan tambahan dalam bentuk perda terkait sanksi blacklist. Sebab, hal ini menyangkut otoritas pengelolaan anggaran daerah.

“Apalagi untuk tujuan yang baik, yakni mendapatkan kontraktor pelaksana yang benar-benar mampu dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya,” jelasnya.

Sanksi tegas kepada kontraktor nakal, lanjut dia, harus diberlakukan untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada program pembangunan fisik.

Langkah Komisi C ini, imbuh Syaifuddin,sebagai bagian dari tugas dewan di bidang pengawasan, sekaligus untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, mengatakan sebanyak 13 kontraktor telah masuk daftar hitam. Sebab, rekanan Pemkot Surabaya itu dinilai tak menyelesaikan proyek saluran dan jalan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Erna, para kontraktor yang masuk daftar hitam itu akan dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dipastikan, pada lelang proyek pada tahun ini, para kontraktor nakal tersebut tidak mungkin bisa menang lagi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Baktiono Minta Warga Laporkan Aksi Ugal-ugalan Sopir Wira-Wiri ke DPRD Surabaya

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Baktiono, mengajak masyarakat tak ragu melaporkan segala ...
LEGISLATIF

Warga Panekan Magetan Sampaikan Aneka Aspirasi, dari Bantuan Unggas hingga Pelatihan Wirausaha

MAGETAN – Jeda masa persidangan (reses) ke IV masa sidang ke II Tahun 2026 DPRD Magetan, dimanfaatkan Plt Ketua ...
UMKM

BUMDes Pelangkidul Ngawi Jajal Peluang Sektor Hortikultura, Kembangkan Melon Greenhouse

NGAWI – Program ketahanan pangan berbasis hortikultura yang dikembangkan BUMDes Mekarsari Desa Pelang Kidul, ...
LEGISLATIF

Sengketa Perbatasan Jember-Banyuwangi Hambat Petani, Tabroni Minta Segera Diselesaikan

Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni mendesak penyelesaian batas wilayah Jember-Banyuwangi. Sengketa yang belum ...
LEGISLATIF

Khamim Tohari Ingatkan Sekda Kota Batu Terpilih Jaga Independensi dan Profesionalisme Birokrasi

Anggota DPRD Kota Batu Khamim Tohari mengingatkan Sekda Kota Batu yang akan terpilih agar menjaga independensi ...
KRONIK

Disperinaker Bangkalan Gelar Job Fair 2026, Bupati Lukman Dorong Penurunan Angka Pengangguran

BANGKALAN – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan menggelar Job Fair 2026. Hal ...