Kamis
06 Agustus 2026 | 8 : 19

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Usulkan Raperda Sanksi Kontraktor Nakal

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya bakal mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang mengatur sanksi bagi para kontraktor nakal atau melanggar aturan. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan ada sanksi bagi rekanan yang terbukti tidak bisa menyelesaikan proyek Pemkot Surabaya sesuai waktunya.

“Kami ingin dengan perda itu sanksi bagi kontraktor nakal bisa berlaku efektif dan berefek jera,” kata Syaifuddin Zuhri, kemarin.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengatakan, Komisi C serius mengupayakan sebuah perda inisiatif terkait pemberian sanksi kepada kontraktor nakal tersebut. Penegasan ini dia sampaikan menyikapi adanya sejumlah kontraktor nakal yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Menurut Kaji Ipuk, sapaan akrabnya, undang-undang tidak melarang jika daerah membuat aturan tambahan dalam bentuk perda terkait sanksi blacklist. Sebab, hal ini menyangkut otoritas pengelolaan anggaran daerah.

“Apalagi untuk tujuan yang baik, yakni mendapatkan kontraktor pelaksana yang benar-benar mampu dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya,” jelasnya.

Sanksi tegas kepada kontraktor nakal, lanjut dia, harus diberlakukan untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada program pembangunan fisik.

Langkah Komisi C ini, imbuh Syaifuddin,sebagai bagian dari tugas dewan di bidang pengawasan, sekaligus untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, mengatakan sebanyak 13 kontraktor telah masuk daftar hitam. Sebab, rekanan Pemkot Surabaya itu dinilai tak menyelesaikan proyek saluran dan jalan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Erna, para kontraktor yang masuk daftar hitam itu akan dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dipastikan, pada lelang proyek pada tahun ini, para kontraktor nakal tersebut tidak mungkin bisa menang lagi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Jatim Targetkan Komisi Disabilitas Pertama di Indonesia Terbentuk Agustus 2026

DPRD Jawa Timur menargetkan pembentukan Komisi Disabilitas pertama di Indonesia melalui penyelesaian Raperda ...
PEREMPUAN

PWI Gresik Nobatkan Nila Yani Jadi Tokoh Inspiratif Penggerak UMKM

GRESIK – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Gresik-Lamongan, Nila Yani Hardiyanti dikenal sebagai wakil rakyat yang ...
LEGISLATIF

Andreas Eddy Susetyo Dorong Evaluasi KUR, UMKM Harus Naik Kelas Lewat Pendampingan Usaha

BATU – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong pemerintah ...
LEGISLATIF

Perkuat Perlindungan Driver dan Kepastian Tarif, DPRD Jatim Siapkan Perda Transportasi Online

DPRD Jawa Timur menyiapkan Perda Transportasi Berbasis Aplikasi untuk memberikan kepastian tarif, perlindungan bagi ...
KRONIK

Rencana “Ekspansi” UNESA di Kebonagung Magetan, Fraksi PDI Perjuangan Minta Ada Jurusan Pertanian dan UMKM

MAGETAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan Kampus ...
KRONIK

Kawal Swasembada Gula, Sonny PDIP Tegaskan Kepentingan Petani Harus Jadi Prioritas

BANYUWANGI – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan komitmennya mengawal program swasembada ...