PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bersama stakeholder terkait menandatangani Sosialisasi dan Deklarasi Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) di Aula Bappeda Kabupaten Ponorogo, Selasa (30/4/2024). Hal tersebut sebagai komitmen komitmen untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal. Tujuannya, untuk memberikan informasi terkait isu-isu kependudukan seperti keluarga berencana, pernikahan dini maupun stunting.

Menurut Bupati Sugiri, merencanakan kependudukan memang sebaiknya sudah direncanakan sejak dini. Sehingga peserta didik bisa teredukasi secara baik.

“Kalau ingin memperbaiki kualitas keluarga, PR (pekerjaan rumah, red) KB (keluarga berencana, red) tidak hanya menurunkan angka kelahiran, sejak dini di sekolah diajak berpikir planning, merencanakan keluarga,” ujar Bupati Sugiri.

Dengan adanya SSK, tambah Bupati Sugiri, materi kependudukan bisa disisipkan atau diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, misalnya mata pelajaran biologi, keagamaan, ataupun lainnya.

“Sejak SMP dilibatkan berpikir tentang kependudukan, maka di tiap-tiap mata pelajaran, misal bicara biologi, alangkah indahnya disisipi bagaimana reproduksi yang baik, usia berapa mengandung yang baik agar anak-anak paham betul masa depan,” tuturnya.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengajak sekolah-sekolah, baik di bawah dinas pendidikan maupun Kementerian Agama untuk mulai menerapkan SSK. “Mulai berpikir yang melibatkan guru, agar sekolah menancapkan kolaborasi antara pendidikan dan KB biar nggak sendiri-sendiri,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo, Henry Indra Wardhana, mengatakan, Indonesia akan memasuki bonus demografi, di mana angka usia produktif 15-64 tahun lebih banyak daripada usia nonproduktif.

“BKKBN tidak hanya menyasar yang sudah berumur atau menikah, tapi juga mengajak adik-adik yang masih usia 15 tahun sampai usia ideal menikah. Kita edukasi, kita ajak melalui sekolah untuk mendapatkan materi program kependudukan,” ujarnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS