JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti soal sengketa Pemilu 2024 yang proses hukumnya saat ini tengah berjalan, saat menutup masa persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR, Kamis (4/3/2024).

Selain sengketa pemilu, Puan yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu juga menyinggung soal krusial lainnya yang terjadi di republik ini.

Mengawali pidato penutupan masa sidang, Puan menyampaikan rasa simpati untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Mulai dari korban gempa di beberapa wilayah di Jawa Timur dan banjir serta longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air.

“Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus selalu siaga dan memitigasi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrem,” kata Puan.

Puan lalu berbicara soal risiko perlambatan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global.

“Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, antara lain: dinamika konsolidasi politik pasca pemilu 2024, kenaikan harga komoditas kebutuhan rakyat, nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah terhadap US dollar yang dapat menyebabkan biaya produksi barang tertentu meningkat,” paparnya.

Adapun dampak langsung dari kondisi ekonomi tersebut bagi rakyat Indonesia adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan daya beli yang menurun. Kemudian juga menurunnya derajat kesejahteraan rakyat.
 
“DPR RI memberikan perhatian yang besar atas kondisi ekonomi rakyat saat ini, melalui fungsi-fungsi konstitusional DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah,” ungkap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan agar pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor domestik.

Puan juga menekankan pentingnya pemerintah melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat reformasi struktural yang dapat memperkuat perekonomian nasional.

“Dalam jangka pendek, pemerintah harus dapat memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli masyarakat yang tetap kuat, sehingga rakyat Indonesia dalam merayakan lebaran dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan,” tuturnya.
 
Puan kemudian menyinggung soal tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan.

Saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
 
“Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucap Puan.
 
“Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.

Dalam Rapat Paripurna ini, Puan merinci sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Salah satunya kenaikan harga bahan bahan pokok dan stok ketersediaannya, serta distribusi pangan yang harus tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS