KEDIRI – Kabupaten Kediri mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Terlebih, tiga tahun terakhir saat dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kediri di angka 72,05 terus bertumbuh menjadi 73,96 di tahun 2023. Angka tersebut melampaui capaian provinsi 73,38 dan nasional sebesar 73,55 di tahun lalu.

Beberapa indikator yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan IPM di Bumi Panjalu tersebut di antaranya adalah peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, serta kenaikan angka perkapita masyarakat Kabupaten Kediri.

“Kenaikan IPM diindikatori oleh bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami kenaikan secara signifikan,” kata Hanindhito Himawan Pramana sebagaimana disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri, Solahudin, Rabu (28/2/2024).

Di sektor pendidikan, lanjutnya, rata lama sekolah juga berdampak pada peningkatan IPM di Kabupaten Kediri. Di mana di tahun 2020 angka rata sekolah Kabupaten Kediri 8,02 dan membaik menjadi 8,24 di tahun 2023.

Terobosan Mas Dhito, sapaan Hanindhito Himawan Pramana dalam membuat boarding school di Kabupaten Kediri juga berdampak langsung terhadap IPM.

Pasalnya, terdapat masyarakat miskin di setiap kecamatan bisa meneruskan jenjang sekolah ke tingkat menengah atas.

Sebagaimana diketahui, 130 siswa di boarding school angkatan pertama ini mulanya memiliki keterbatasan biaya sekolah. Oleh karenanya, diharapkan angka lama sekolah di tiap tahun bisa bertambah.

Di sisi lain, bantuan pembiayaan sekolah juga dilakukan bupati muda berusia 31 tahun tersebut melalui beasiswa GNOTA. Yang mana penerima sudah mencapai 9.053 anak hingga akhir tahun lalu.

“Selain itu, Mas Dhito juga mempunyai kebijakan penambahan sekolah di blank zone. Tahun ini dimulai dari SMP 2 Ngasem,” terangnya.

Sedangkan di bidang kesehatan, peningkatan IPM dikatrol oleh peningkatan angka harapan hidup yang telah menyentuh 73,27 di tahun 2023 lalu.

Hal ini disebabkan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut yang telah mencapai 95,84 persen.

Dengan kata lain, hampir seluruh warga di Kabupaten Kediri telah memiliki jaminan kesehatan. Ditambah lagi, setiap puskesmas diwajibkan untuk memiliki layanan persalinan.

Artinya, hal tersebut dapat menekan angka kematian ibu (AKI) sekaligus angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Kediri. Adapun AKB pada 2020 sebesar 162 turun signifikan menjadi 122 di tahun 2023. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS