SURABAYA – Pakar Hukum Soetanto Soepiadhy mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Hal tersebut disampaikannya dalam mimbar bebas mahasiswa bersama rakyat dengan tema “Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM” yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Jawa Timur bersama BEM Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Rabu (15/11/2023) sore.

“Mari kita renungkan apa yang ada sekarang ini, yang anda lihat sekarang ini, bahwa memang demokrasi sedang tidak baik-baik saja ketika kita melihat Putusan MK kemarin,” ujarnya di hadapan massa.

“Di atas konstitusi itu adalah moral bangsa. Kesejahteraan rakyat itu yang paling tinggi di atas konsitusi. Kalau ini dilanggar, selesailah demokrasi. Maka hari ini kita harus selamatkan demokrasi,” sambungnya.

Ia mengingatkan, ciri sebuah pemerintahan yang baik adalah adanya keadilan hukum dan penegakan hukum. “Kalau kedua itu sudah dilanggar, selesai sudah,” jelasnya.

Menurutnya, demokrasi tidak akan berjalan sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan hukum atau negara hukum.

“Pemilu ke depan tidak akan fair jika demokrasi tidak dibarengi dengan negara hukum. Itu sebabnya akan terjadi involusi (kemandekan, kelumpuhan, red) hukum. Ini harus kita angkat kembali di rel sebenarnya. Setuju?” tanyanya kepada para peserta.

Berbagai poster berisi kritik politik pun terpajang di berbagai sudut kampus sebagai bentuk menyarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Mulai dari yang bertuliskan “Apakah 98 akan terulang kembali?”, “Lawan Politik Dinasti Tolak Pelanggaran HAM”, “Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang pemberani”, “#ReformasiDikorupsi”, hingga “Atasi korupsi Tinggalkan Dinasti”.

Ketua BEM Unitomo, Hendrik Rara Lunggi, menambahkan, mimbar bebas ini sebenarnya timbul dari keresahan mahasiswa hari ini. Yang pertama isu paling fundamental sebenarnya terkait dengan putusan MK yang dinilainya mencederai konstitusi.

“Kegiatan hari ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dari Jawa Timur ini tidak diam-diam saja melihat persoalan bangsa dan negara ini lagi krisis hukum. Kami ingin membuat konsep baru dalam menyampaikan suara kami. Jadi, tidak sekadar turun ke jalan, tapi menyampaikan pendapat kami hingga didengar oleh para pemangku kebijakan,” paparnya.

Ia berharap, gerakan ini akan membuat mahasiswa lebih berani bersuara atau menyuarakan demokrasi. “Gerakan ini ada dua sasarannya. Pertama ada mahasiswa, bagaimana mereka melihat kampus harus dijadikan pusat gerakan yang menyuarakan persoalan-persoalan demi kepentingan bangsa,” tandasnya. ()

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS