JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala desa (kades) untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Terlebih lagi, tahun depan Indonesia menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Jokowi, suatu desa akan tertinggal jika produktivitasnya tidak ditingkatkan saat memasuki MEA 2016 nanti.

“Yang bisa berhasil adalah desa yang benar-benar siap. Lihatlah potensi-potensi yang ada di desa, jangan memaksakan,” ujar Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan para kades dan perangkat desa seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12/2015).

Dia minta agar kades, aparat desa, dan masyarakat untuk bermusyawarah dalam menentukan potensi yang akan digali. “Silakan dikalkulasi antara ketersediaan barang dengan kebutuhan pasarnya,” kata Jokowi.

Kepala desa dan aparatnya, tambah Jokowi, tidak perlu ragu bekerjasama dengan pelaku-pelaku pemberdaya desa. Dengan demikian, akan terwujud desa yang berdikari dalam hal pangan dan energi.

Jokowi pun mengimbau agar penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. “Ditulis minimal angkanya, penggunaaannya, dan ditempel di papan setiap RT dan RW supaya terbuka,” tutur Jokowi.

Dia juga mengajak semua pihak agar bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Upaya ini, menurut dia, sedianya dimulai dari desa.

Masyarakat juga diminta berpartisipasi dalam proses pengambil keputusan tentang diri mereka dan terlibat dalam menggerakkan pembangunan di desa.

Selain itu, Presiden mengajak semua pihak untuk mewujudkan desa yang mandiri, memiliki produktivitas tinggi, berdaya saing, dan dapat berkompetisi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga minta para kades agar mengarahkan penggunaan dana desa 2016 pada sektor produktif. Misalnya, untuk pembangunan irigasi yang dapat meningkatkan produksi panen, atau pembangunan jalan desa untuk menunjang distribusi hasil panen.

“Tahun kedua ini harus sudah tepat sasaran, harus tepat guna. Jangan sampai luput dari sasaran,” ujarnya.

Menurut Jokowi, penggunaan dana desa lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang swakelola. “Penggunaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang baik dengan cara mengajak masyarakat untuk rembug desa,” kata Jokowi.

Berdasarkan data Tim Komunikasi Presiden, tahun ini, setiap desa mendapat dana desa dengan kisaran Rp 600 juta hingga 800 juta.

Tahun depan, anggaran untuk dana desa meningkat dari Rp 20 triliun menjadi Rp 47 triliun. Peningkatan dana desa dilakukan agar peredaran uang di desa ikut meningkat.

“Oleh karena itu, uang yang sudah ditransfer ke desa jangan sampai keluar dari desa itu,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta masyarakat desa untuk mengurangi pembelian material di kota. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar uang desa tetap berputar di desa.

“Misalnya bangun jalan atau irigasi, batu dan pasir cari yang ada. Tinggal semen yang bisa dibeli di kota,” kata Presiden.

Tenaga kerja sebanyak 20 hingga 30 persen berasal dari desa karena dana desa diarahkan untuk padat karya. Dengan demikian, menurut dia, semakin banyak orang yang bekerja dengan menggunakan dana desa, maka akan semakin baik.

Jokowi menambahkan, penggunaan dana desa lebih baik pada musim paceklik, bukan pada musim tanam sehingga hasilnya dapat dinikmati orang banyak.

“Semakin banyak orang bekerja maka penggunaan dana desa semakin baik, semakin terdistribusi,” katanya. (goek/**)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS