Jumat
25 September 2026 | 1 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

6 Fraksi DPRD Trenggalek Terbentuk, PDI Perjuangan Terbanyak

pdip-jatim-240904-doding

TRENGGALEK – DPRD Trenggalek menggelar rapat paripurna pembentukan fraksi DPRD, Rabu (4/9/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut telah disepakati jumlah fraksi DPRD Trenggalek periode 2024-2029 adalah sebanyak 6 fraksi.

6 Fraksi tersebut antara lain Fraksi PDI Perjuangan dengan jumlah 13 anggota, disusul Fraksi PKB dengan jumlah 11 anggota, lalu gabungan Fraksi Golkar dengan Hanura mempunyai 7 anggota.

Fraksi ke empat adalah Fraksi PKS yang mempunyai 6 anggota, Fraksi Gerindra dengan 6 anggota, dan Partai Amanat Demokrasi (Demokrat dan PAN) dengan 4 anggota

“Komposisinya sudah sesuai dengan ketentuan karena jumlah komisi kita ada 4, maka setiap fraksi setidaknya punya 4 anggota,” kata Ketua Sementara DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Rabu (4/9/2024).

Setelah fraksi terbentuk, DPRD Trenggalek tinggal menunggu partai politik pemilik kursi pimpinan mengirimkan nama-nama pimpinan dari masing-masing parpol.

Doding berharap nama-nama tersebut segera dikirimkan mengingat tahun 2024 hanya menyisakan tiga bulan. Sedangkan DPRD Trenggalek masih mempunyai pekerjaan rumah untuk merampungkan Raperda APBD 2025.

“Kita sudah menyurati PDIP, PKB, PKS dan Golkar agar segera mengirimkan calon ketua definitif,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

Hingga rapat paripurna digelar, baru PKB yang sudah mengirimkan nama pimpinan DPRD Trenggalek yaitu M. Hadi. Sedangkan nama dari PKS akan dimasukkan hari ini juga.

“Setelah seluruh nama kita terima, kita kirim ke Gubernur Jawa Timur untuk disahkan. Setelah itu dikirim ke sini lalu dilantik,” lanjutnya

Setelah pimpinan DPRD Trenggalek definitif dilantik, tugas dari pimpinan sementara DPRD Trenggalek otomatis berakhir.

Pimpinan DPRD definitif tersebut lah yang juga mempunyai peran besar untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) mulai dari Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, hingga Badan Kehormatan.

“Termasuk nanti musyawarah mufakat atau voting. Itu kewenangannya ketua definitif. Ketua sementara tidak boleh masuk ke wilayah ketua definitif,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Guntur Wahono Siapkan Sumur Bor Tenaga Surya untuk Atasi Krisis Air Petani Blitar

BLITAR – Krisis air akibat kemarau panjang menjadi keluhan utama petani di wilayah barat Kabupaten Blitar. ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Sidak Pasar Bandar dan Pahing, Cari Jalan Keluar Polemik Pedagang

KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid bersama sejumlah anggota dewan melakukan inspeksi mendadak ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Kota Pasuruan Setujui P-APBD 2026 dengan Catatan

KOTA PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pasuruan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan ...
PEMILU

PDI Perjuangan Usulkan Parliamentary Threshold 6 Persen untuk RUU Pemilu

JAKARTA – PDI Perjuangan akan membawa usulan parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen sebagai sikap resmi ...
SEMENTARA ITU...

MMA Trenggalek Borong 10 Medali di Kejurprov Jatim, Jadi Modal Tatap Popda dan Porprov 2027

TRENGGALEK – Cabang olahraga (cabor) mixed martial arts (MMA) Trenggalek yang tergolong masih muda langsung ...
KABAR CABANG

Konsolidasi di Kecamatan Rembang, Kader Banteng Ditegaskan Harus Turun ke Akar Rumput

KABUPATEN ​PASURUAN — Jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan di Kabupaten Pasuruan diminta untuk tidak hanya ...