SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, Jokowi mengingatkan siapapun yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjaga kepercayaan tersebut.
“Yang namanya membangun trust, membangun sebuah kepercayaan itu memerlukan waktu yang panjang,” kata Jokowi, usai membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (6/9/2018).
Oleh karena itu, dia pun mengingatkan agar semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu.
“Jagalah kepercayaan itu untuk kebaikan-kebaikan rakyat daerahnya, provinsinya, dan di dalam scope lebih besar negara,” tutur kepala negara.
5.000 Sertifikat
Sebelumnya Jokowi menyerahkan secara langsung 5.000 sertifikat kepada masyarakat yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Jokowi mengaku merasa senang karena setiap target yang ia berikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa dicapai. Oleh karena itu, pihaknya pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran di Kantor BPN.
“Saya tahu kantor BPN sekarang enggak pernah tidur. Tapi yang seperti itulah yang harus dilakukan, melayani masyarakat, secepat-cepatnya dirampungkan,” ucapnya.
Menurut Jokowi, tahun lalu telah dibagikan sebanyak 5 juta sertifikat. Untuk tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat ditargetkan selesai.
Sedangkan untuk tahun depan, Jokowi menargetkan 9 juta sertifikat bisa dibagikan kepada masyarakat.
Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat penerima agar menjaga sertifikatnya dengan baik. Dia pun berpesan agar masyarakat menghitung terlebih dahulu jika sertifikatnya ingin dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank.
“Itu uang pinjaman. Jangan dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Semuanya harus produktif digunakan untuk usaha, baik untuk modal kerja maupun modal investasi,” tutur Jokowi. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS