Rabu
10 Juni 2026 | 8 : 47

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

WFH ASN Pemkot Surabaya Dikaji Berlaku Jumat, Kerja Bakti Tetap Jalan

pdip jatim 260402 ec

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) berupa work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA), menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut opsi WFH berpeluang diterapkan setiap Jumat.

“Kalau pemerintah pusat menetapkan WFH hari Jumat, ya kita ikut Jumat,” ujar Eri, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia memastikan program kerja bakti tetap berjalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Asri yang rutin digelar dua kali sepekan, yakni Selasa di lingkungan kantor dan Jumat secara bersama, termasuk dengan Forkopimda.

“Setelah kerja bakti, ya pulang,” kata wali kota yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Eri jugs mendorong ASN beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM. Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka penggunaan transportasi umum akan dijadwalkan pada hari lain, seperti Rabu atau Kamis.

Ia juga meminta media turut mengawasi kebijakan tersebut, termasuk mendokumentasikan ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pekan depan, sementara teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut.

Eri turut mengajak ASN yang tinggal di wilayah penyangga, seperti Sidoarjo, memanfaatkan moda transportasi umum, baik bus maupun kereta komuter. Sementara itu, penggunaan kendaraan listrik tetap diperbolehkan karena sejalan dengan semangat penghematan energi.

Di sisi lain, Eri menegaskan konsep WFH/WFA bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menyebut sistem kerja ASN telah berbasis output dan outcome, bukan sekadar kehadiran.

Setiap ASN, lanjutnya, memiliki tanggung jawab terhadap wilayah tertentu hingga tingkat Rukun Warga (RW). Penilaian kinerja pun ditentukan dari capaian di lapangan, termasuk penanganan warga miskin.

“Kalau di satu RW masih ada warga miskin yang tidak terdata atau tertangani, itu berpengaruh pada kinerja dan ada sanksinya,” tegasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Komisi II DPRD Ngawi Sidak SPMB, Temukan Kesenjangan Jumlah Pendaftar Antar Sekolah

NGAWI – Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SMP Negeri di wilayah ...
KABAR CABANG

Dapur Umum DPC Sidoarjo Mengepul, Bagikan Ratusan Nasi Kotak untuk Pekerja Jalanan

SIDOARJO – Dapur Umum DPC PDI Perjuangan Sidoarjo kembali mengepul. Ratusan kotak nasi beserta lauk dibagikan ...
KABAR CABANG

Tantri Bararoh: Pelemahan Rupiah Harus Dijawab dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Tantri Bararoh mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi menekan daya ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Pastikan Layanan Kesehatan Warga Banyakan Tetap Berjalan Pasca Puskesmas Tiron Terbakar

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan layanan kesehatan bagi warga Kecamatan Banyakan tetap berjalan ...
KRONIK

Bupati Sumenep Tegaskan Sinergi dengan TNI AL Perkuat Kemajuan Daerah Maritim

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI ...
LEGISLATIF

Candra Ary Fianto: Promosi Potensi Jember Jangan Sampai Membebani ASN

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mendukung promosi potensi daerah melalui media sosial, namun meminta ...