Selasa
03 November 2026 | 6 : 06

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

WFH ASN Pemkot Surabaya Dikaji Berlaku Jumat, Kerja Bakti Tetap Jalan

pdip jatim 260402 ec

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) berupa work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA), menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut opsi WFH berpeluang diterapkan setiap Jumat.

“Kalau pemerintah pusat menetapkan WFH hari Jumat, ya kita ikut Jumat,” ujar Eri, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia memastikan program kerja bakti tetap berjalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Asri yang rutin digelar dua kali sepekan, yakni Selasa di lingkungan kantor dan Jumat secara bersama, termasuk dengan Forkopimda.

“Setelah kerja bakti, ya pulang,” kata wali kota yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Eri jugs mendorong ASN beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM. Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka penggunaan transportasi umum akan dijadwalkan pada hari lain, seperti Rabu atau Kamis.

Ia juga meminta media turut mengawasi kebijakan tersebut, termasuk mendokumentasikan ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pekan depan, sementara teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut.

Eri turut mengajak ASN yang tinggal di wilayah penyangga, seperti Sidoarjo, memanfaatkan moda transportasi umum, baik bus maupun kereta komuter. Sementara itu, penggunaan kendaraan listrik tetap diperbolehkan karena sejalan dengan semangat penghematan energi.

Di sisi lain, Eri menegaskan konsep WFH/WFA bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menyebut sistem kerja ASN telah berbasis output dan outcome, bukan sekadar kehadiran.

Setiap ASN, lanjutnya, memiliki tanggung jawab terhadap wilayah tertentu hingga tingkat Rukun Warga (RW). Penilaian kinerja pun ditentukan dari capaian di lapangan, termasuk penanganan warga miskin.

“Kalau di satu RW masih ada warga miskin yang tidak terdata atau tertangani, itu berpengaruh pada kinerja dan ada sanksinya,” tegasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Inovasi Sosialisasi Regulasi, Pemkab Ngawi Gelar Lomba Cerdas Cermat Tata Ruang Libatkan Warga

NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Festival Tata ...
KRONIK

Aris Sulawan Bersama Warga Walikukun Gotong Royong Bangun Sejumlah Bak Sampah

NGAWI – Keterbatasan fasilitas pembuangan sampah masih menjadi persoalan kebersihan lingkungan di sejumlah wilayah ...
EKSEKUTIF

BKK Desa di Ngawi dari P-APBD 2026 Kisaran Rp 100 – 200 Juta

NGAWI – Sebanyak 122 desa di Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa pada perubahan ...
KRONIK

Buyer Filipina Tertarik Kopi Banyuwangi, Bupati Ipuk Dorong Peluang Ekspor

BANYUWANGI – Kopi Banyuwangi menarik perhatian buyer asal Filipina. Sembilan calon pembeli dari negara tersebut ...
LEGISLATIF

Untari Ajak Warga Kota Malang Jadi Pionir Lingkungan Bersih, Mulai dari Pilah Sampah di Rumah

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengajak masyarakat Kota Malang menjadi pionir ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Gagas Koperasi untuk Perkuat Ekonomi Sinden Blitar Raya

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menggagas pembentukan koperasi bagi anggota ...