BARU berusia 71 tahun (Proklamasi 1945), negeri ini serasa sudah menua. Kalau menandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, bangsa ini juga serasa cepat merapuh. Akhir-akhir ini, kohesi nasional rasanya merenggang.

Perbedaan yang pada masa Kebangkitan Nasional awal abad XX menjadi elemen perekat, sekarang justru unsur perenggang.

Dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, implikasinya luar biasa.

Sentimen primordial menguat, menggerus pilar-pilar persatuan. Kebinekaan yang menjadi kerangka bangsa ini seakan terkoyak.

Jangan-jangan banyak yang lupa pada Pancasila, falsafah yang menjadi pemersatu bangsa. Mendengar ’Pancasila’ langsung teringat Soekarno (Bung Karno), penggali Pancasila, presiden pertama RI (1945-1967).

Bung, sebagai pendiri bangsa dan proklamator, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini?

Bung Karno: Kejadian-kejadian akhir-akhir ini, saudara-saudara, membuktikan sejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila kita terpecah-belah, membuktikan dengan jelas bahwa hanya Pancasila-lah yang dapat tetap mengutuhkan negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita.

Oleh karena itu, saya harap saudara- saudara nanti kalau saya sudah menguraikan Pancasila ini selalu ingat kepada background yang pada malam ini saya berikan kepada saudara-saudara, bahwa kita membutuhkan persatuan dan bahwa Pancasila adalah kecuali satu Weltanschauung adalah satu alat pemersatu daripada rakyat Indonesia yang aneka warna ini (Peringatan Hari Pancasila, 1 Juni 1964).

Sebetulnya, bukankah kebinekaan Indonesia sudah selesai. Generasi hebat yang dimiliki bangsa ini berhasil membangun tonggak-tonggak pencapaian luar biasa, seperti konsep ”satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa” di dalam Sumpah Pemuda 1928.

Pada zaman dulu, perbedaan justru menyatukan. Sekarang, perbedaan malah dikorek-korek. Pada era otonomi sekarang ini, sentimen kedaerahan dan primordialisme justru menyembul ke permukaan.

Gerakan kedaerahan bergolak kuat pada dekade 1950-an yang menjadi ancaman disintegrasi, semisal pemberontakan PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis, DI/TII, dan lain-lain.

Jadi teringat Letnan Jenderal TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang 1950-1953, yang harus berhadapan dengan gerakan-gerakan daerah tersebut.

Apa arti kedaerahan dalam bingkai Indonesia?

TB Simatupang: Saya bukanlah orang Jawa, saya adalah orang Indonesia yang lahir di Tapanuli. Namun sedikit pun saya tidak pernah merasa asing selama pengembaraan di Pulau Jawa dalam perang kemerdekaan ini.

Syafruddin, putra Jawa Barat, yang memimpin seluruh perang rakyat ini dari pegunungan alam Minangkabau, pastilah tidak akan merasa dirinya asing di sana.

Demikian juga halnya dengan Hidayat, putra Jawa Barat, yang sedang memimpin perang rakyat di seluruh Sumatera; Simbolon yang lahir di Tapanuli dan sedang memimpin perang rakyat di Sumatera Selatan.

Kawilarang, Kawanua yang memimpin perang rakyat di Tapanuli dan sedang memimpin perang rakyat di Tapanuli dan Sumatera Timur.

Nasution yang lahir di Tapanuli dan sekarang menjadi Panglima Jawa; Sadikin, orang Banyumas yang memimpin perang di Jawa Barat.

Gatot Subroto, orang Banyumas yang memimpin perang rakyat di Solo; Sungkono, anak Banyumas yang memimpin perang kemerdekaan di Jawa Timur.

Adalah bukti yang lebih nyata bahwa perang rakyat ini adalah perang nasional, walaupun berhubung dengan faktor-faktor yang obyektif perang rakyat itu diorganisir secara regional (Laporan dari Banaran, 1960).

Di ajang Pilkada pada era demokrasi langsung saat ini, di mana-mana kontestasi politik mengerucut pada rivalitas sengit.

Nyaris tidak ada yang tidak membawa-bawa sentimen primordial (bisa suku atau agama) atau isu ”putra daerah”.

Contoh paling aktual adalah Pilkada DKI Jakarta. Walaupun ada 101 daerah yang menggelar ajang sama pada 15 Februari 2017, tetap saja Pilkada DKI Jakarta paling gaduh dan panas.

Rivalitas sangat sengit. Bisa jadi karena faktor Basuki yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, selain dua pasangan lainnya: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Basuki memang sudah pro-kontra sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo pada 2015.

Basuki tidak hanya membuat situasi menjelang Pilkada gaduh, tetapi panggung nasional pun memanas, terutama sejak ia diduga menista agama.

Bisa jadi ada hubungannya, agar publik tak terbelah, di jalan-jalan terbentang spanduk-spanduk bertuliskan ”Kita Semua Bersaudara”.

Ternyata, menjaga situasi tetap sejuk dengan memahami segala keberagaman tidaklah mudah. Jadi teringat Mohammad Natsir, pimpinan Masyumi, Perdana Menteri 1950-1951.

Negeri ini sudah merdeka 71 tahun. Keragaman negeri ini adalah anugerah, tetapi kerap menjadi titik lemah juga. Jadi, bagaimana merawatnya?

M Natsir: Usaha ini tidak dapat dijalankan oleh satu dua orang saja, akan tetapi harus dilakukan oleh masing-masing kita, sebab, ini mengenai satu segi dari ideologi kita yang harus kita dukung, kita tumbuh dan suburkan dalam masyarakat seluruh bangsa kita umumnya.

Sudah ada satu cita-cita kemerdekaan beragama yang diajarkan oleh Islam dan yang diketahui oleh orang banyak, dan yang merupakan cara pemecahan soal yang dihadapi oleh negara kita, yakni ”Menjaga keragaman hidup di dalam lingkungan RI ini yang terdiri dari penduduk yang berbeda-beda agamanya” (”Keragaman Hidup Antar-Agama”, Hikmah, 1954).

Tiba-tiba saya tersadar, seakan-akan tengah mewawancarai (secara imajiner) para tokoh bangsa itu bahwa negeri dan bangsa ini tidak boleh rapuh. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS