JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tidak akan ikut menandatangani hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. PDI Perjuangan akan tetap konsisten memberikan dukungan politik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ajakan KMP (koalisi merah putih) kepada PDI Perjuangan untuk mendukung interpelasi BBM di parlemen adalah ajakan sia-sia. PDI Perjuangan tidak mungkin akan berpaling dari pemerintahan Jokowi,” tegas Basarah di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Ini disampaikan Basarah terkait ‘ajakan’ KMP agar anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk ikut mendukung hak interpelasi yang rencananya digulirkan mulai Senin. Seperti dikatakan sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, selain anggota KMP, dukungan interpelasi juga diharapkan dari anggota KIH.

Ahmad Basarah menambahkan, pihaknya tidak terkejut dengan niat KMP untuk menggunakan hak interpelasi terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi. Menutut dia, tidak hanya hak interpelasi yang akan digulirkan KMP, ada beberapa hak lain yang akan digunakan. Bahkan ada skenario untuk melakukan impeachment (pemakzulan) kepada pemerintah.

“Bahkan, menurut prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket yang akan digulirkan KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP paska pilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah sudah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR. Pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi KIH di DPR agar dukungan politik yang akan diberikan oleh fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif.

Selain itu, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer.

“Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya harus bekerja lebih ekstra hati-hati lagi, lebih smart dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan nasionalnya. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap presiden Jokowi dan Jusuf Kalla maupun terhadap menteri-menterinya,” tuturnya. (pri/*)