Kamis
23 Oktober 2025 | 10 : 01

Wakil Ketua DPRD : Pengendalian Miras di Jember Tak Cukup Hanya dengan Regulasi

pdip jatim 250227 dialog publik unej 1

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, S.S menegaskan, mengendalikan peredaran minuman keras (miras) di Jember khususnya, tak cukup hanya dengan regulasi. Tapi penyelesaian persoalan ekonomi dan pendidikan juga penting.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu, dalam acara dialog publik bertajuk “Penyakit Mabuk Miras, Adakah Solusinya?”

Di acara yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia di gedung Soetardjo Universitas Negeri Jember (Unej) Selasa (25/2/2025) itu Widarto menyatakan bahwa, Kabupaten Jember ini lebih baik terkait pengendalian penjualan miras. Karena Jember punya peraturan daerah (Perda).

“Bahkan tak hanya urusan peraturannya, penganggaran terkait penegakan perda juga ada. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal,” tegas Widarto.

Tapi perlu dipahami, tambah pria 43 tahun kelahiran Kabupaten Pacitan ini, menyelesaikan persoalan pengendalian miras juga harus dipetakan dari dua item. Yakni internal dan eksternal.

Dan untuk internal yang dimaksud adalah perlindungan kepada korban pengguna miras.

Contohnya, agar tidak jatuh ke komunitas pengguna miras, pendidikan dari internal keluarga atas dampak negatif yang diakibatkan jika mengonsumsi miras itu penting.

“Karena kalau keluarga dalam istilah Jawa bisa ngayomi, ngayemi, dan ngayani (menaungi, menenangkan dan menyejahterakan), maka jika mendapat persoalan larinya tidak ke miras sebagai pelampiasan,” tuturnya.

Dari sisi eksternal, lanjut Widarto,
Adalah upaya pengendalian peredaran miras dari sisi penegakan hukum.

Meskipun upaya ini tidak semudah membalik telapak tangan tetapi hal ini tetap harus dilakukan. Karena jika tidak, marak terjadi seperti saat ini, beredarnya minuman oplosan.

“Alkohol yang semula peruntukannya untuk kesehatan dicampur atau dioplos dengan obat-obatan kimia lain, dan itu membahayakan,” sebutnya.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini,.bagi Widarto tidak hanya perwakilan Polres, DPRD dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja. Keberadaan dan kehadiran eksekutif atau pemerintah juga penting. (art/pr)

 

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Budi Wahono Realisasikan Aspirasi Warga, Jalan Desa Bacem Kini Mulus Dihotmix

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, terus membuktikan komitmennya dalam ...
LEGISLATIF

Candra: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi Melegakan Petani

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga pupuk ...
SEMENTARA ITU...

GOW Gelar Gebyar Wirausaha Perempuan, Eri Cahyadi Berharap UMKM Naik Kelas

SURABAYA – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya kembali menggelar Gebyar Wirausaha Perempuan 2025 yang ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Malang Teguhkan Semangat Kebangsaan di Hari Santri Nasional 2025

MALANG – PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ...
KRONIK

Gemakan Yalal Wathon, PDI Perjuangan Rayakan Hari Santri dengan Paduan Suara Lintas Iman

JAKARTA – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah ...
KABAR CABANG

Ajak Warga Surabaya Waspadai Cuaca Ekstrem, Buleks: Tolong Awasi Aktivitas Anak-anak

SURABAYA – Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Budi Leksono (Buleks), ...