Jumat
24 Oktober 2025 | 5 : 16

Wabup Sugirah Berbagi Pengalaman Menangani Kemiskinan dengan Bupati Karangasem

PDIP-Jatim-Wabup-Sugirah-.06122023

BANYUWANGI – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat perhatian dari Bupati Karangasem, I Gede Dana. Bupati Gede berkunjung ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman penanganan kemiskinan bersama Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Selasa (5/12/2023).

Bupati Gede yang datang bersama Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, menjelaskan bahwa Karangasem tertarik untuk mempelajari langkah strategis yang telah diambil Banyuwangi untuk menangani kemiskinan.

“Kami membawa SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, PPPA dan PPKB, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. Kami tertarik bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi, khususnya angka kemiskinan ekstrem,” kata Gede Dana.

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa Banyuwangi mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,71 miliar dari pemerintah pusat.

“Penghargaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi menurun signifikan, dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen pada tahun 2022,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah lalu menjelaskan bahwa strategi makro penanggulangan kemiskinan mencakup pendekatan struktural dan kultural. “Kunci sukses pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial, tetapi melibatkan semua dinas terkait,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menambahkan, pendekatan struktural terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek-proyek yang melibatkan mereka secara langsung, sementara pendekatan kultural memfokuskan pada pemotongan mata rantai kemiskinan misalnya pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin.

Banyuwangi juga memiliki basis data kemiskinan yang disebut Unit Gawat Darurat Kemiskinan yang merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kasus kemiskinan. “SKPD diwajibkan mengacu pada data UGD Kemiskinan dalam melaksanakan programnya, dan pencapaian mereka akan dievaluasi secara periodik,” tandasnya. (aras/set)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Salah Satu Wakilnya Tersangkut Masalah Hukum, Widarto: Kinerja DPRD Jember Masih Normal

JEMBER – Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terhadap salah satu Wakil Ketua DPRD ...
LEGISLATIF

Budi Wahono Realisasikan Aspirasi Warga, Jalan Desa Bacem Kini Mulus Dihotmix

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, terus membuktikan komitmennya dalam ...
LEGISLATIF

Candra: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi Melegakan Petani

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga pupuk ...
SEMENTARA ITU...

GOW Gelar Gebyar Wirausaha Perempuan, Eri Cahyadi Berharap UMKM Naik Kelas

SURABAYA – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya kembali menggelar Gebyar Wirausaha Perempuan 2025 yang ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Malang Teguhkan Semangat Kebangsaan di Hari Santri Nasional 2025

MALANG – PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ...
KRONIK

Gemakan Yalal Wathon, PDI Perjuangan Rayakan Hari Santri dengan Paduan Suara Lintas Iman

JAKARTA – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah ...