Senin
07 April 2025 | 1 : 12

Wabup Sugirah Berbagi Pengalaman Menangani Kemiskinan dengan Bupati Karangasem

PDIP-Jatim-Wabup-Sugirah-.06122023

BANYUWANGI – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat perhatian dari Bupati Karangasem, I Gede Dana. Bupati Gede berkunjung ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman penanganan kemiskinan bersama Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Selasa (5/12/2023).

Bupati Gede yang datang bersama Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, menjelaskan bahwa Karangasem tertarik untuk mempelajari langkah strategis yang telah diambil Banyuwangi untuk menangani kemiskinan.

“Kami membawa SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, PPPA dan PPKB, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. Kami tertarik bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi, khususnya angka kemiskinan ekstrem,” kata Gede Dana.

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa Banyuwangi mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,71 miliar dari pemerintah pusat.

“Penghargaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi menurun signifikan, dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen pada tahun 2022,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah lalu menjelaskan bahwa strategi makro penanggulangan kemiskinan mencakup pendekatan struktural dan kultural. “Kunci sukses pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial, tetapi melibatkan semua dinas terkait,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menambahkan, pendekatan struktural terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek-proyek yang melibatkan mereka secara langsung, sementara pendekatan kultural memfokuskan pada pemotongan mata rantai kemiskinan misalnya pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin.

Banyuwangi juga memiliki basis data kemiskinan yang disebut Unit Gawat Darurat Kemiskinan yang merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kasus kemiskinan. “SKPD diwajibkan mengacu pada data UGD Kemiskinan dalam melaksanakan programnya, dan pencapaian mereka akan dievaluasi secara periodik,” tandasnya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Halal Bihalal IKAMA, Bupati Lukman Dorong Sinergi untuk Pembangunan dan Kesejahteraan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan momentum penting ...
LEGISLATIF

Komisi B DPRD Jombang Soroti Serapan Gabah oleh Bulog Masih Belum Maksimal

JOMBANG – Komisi B DPRD Jombang menyoroti harga gabah yang masih di bawah harga pokok penjualan (HPP) terutama di ...
LEGISLATIF

Kebijakan Tarif Trump & Melemahnya Rupiah, Novita Hardini: Momentum Emas Transformasi Pariwisata RI

JAKARTA – Dampak kebijakan tarif proteksionis yang diwariskan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini mulai ...
EKSEKUTIF

Hadapi Kenaikan Tarif Dagang AS, Ning Ita Siapkan Grand Design Pariwisata Domestik

MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengungkapkan optimisme tinggi dalam menghadapi dampak isu global ...
LEGISLATIF

Urbanisasi Pascalebaran, Fuad Benardi: Surabaya Bukan Tempat Pelarian Tanpa Skill

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengingatkan perlunya penguatan antar kepala daerah untuk mencegah ...
KRONIK

H Suyatno Hadiri Pengajian dan Halal Bihalal di Yayasan Al Hikmah, Panekan

MAGETAN – Wakil Ketua DPRD Magetan yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan, H. Suyatno menghadiri acara Pengajian ...