oleh

Viral Rombongan Wali Kota Langgar PPKM, Ini Tanggapan DPRD Kota Malang

-Legislatif-276 kali dibaca

MALANG – Kegiatan gowes Wali Kota Malang Sutiaji bersama dengan rombongan ASN yang dikabarkan masuk dengan paksa ke Pantai Kondang Merak di Kabupaten Malang viral di Media Sosial.

Sutiaji diduga melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Havard Kurniawan mengecam aksi yang dilakukan Wali Kota Malang beserta jajaran ASN Pemkot tersebut.

“Kami mengecam tindakan tersebut, karena itu bentuk seorang kepala daerah tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap masyarakat,” tandas Havard, Senin (20/9/2021).

Menurutnya, kegiatan gowes dan memaksa masuk ke Pantai Kondang Merak yang dilakukan Wali Kota Malang beserta jajaran sangat bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat yang saat ini tengah berupaya keras menekan angka persebaran Covid-19.

“Akan tetapi dengan memberi contoh seorang kepala daerah seperti itu, maka kami sangat kecewa. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak. Apapun hasilnya yang akan dikeluarkan oleh APH, kami akan menunggu,” ujarnya.

Dia menerangkan, apapun hasil yang akan diputuskan oleh aparat penegak hukum, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang siap mengawal dan menindaklanjuti terkait hasil pengusutan dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Inmendagri terkait dengan PPKM, dengan tegas menyebutkan setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali, termasuk seorang kepala daerah sekalipun, dilarang melanggar peraturan tersebut.

“Pemerintah pusat, melalui Mendagri dan Menko Marves sudah jelas menjelaskan beberapa bulan yang lalu, tidak segan-segan akan memberikan pelajaran. Bahkan mengeksekusi ,dalam tanda kutip, kepala-kepala daerah kepala daerah yang melanggar PPKM Darurat,” ujarnya.

Dia menegaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM dapat diberhentikan.

“Kami akan menindaklanjuti betul, terkait pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh jajaran wali kota, Sekda, maupun ASN yang ada di Kota Malang,” pungkasnya. (ace/pr)

Komentar