JAKARTA – Pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2019 menggunakan sistem kombinasi. Yakni menggabungkan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keputusan ini diambil karena selama ini ada perdebatan.

Rakyat ingin agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka seperti pada pileg 2004, 2009 dan 2014 lalu. Sistem ini memungkinkan rakyat memilih langsung sosok wakil rakyat di kertas suara.

Sementara, ada juga keinginan dari parpol agar pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup seperti sebelum 2004. Dengan sistem ini, rakyat hanya memilih parpol di kertas suara.

Sementara yang menentukan siapa sosok yang duduk di Senayan adalah parpol. Sebagai jalan tengah, sebut Tjahjo, akhirnya dipilihlah sistem kombinasi.

“Sekarang kombinasi ini yang mau dibuat, sehingga partai bisa persiapkan kader terbaiknya, tapi masyarakat juga bisa menilai mana yang tepat jadi wakil rakyat yang diusung oleh parpol,” kata Tjahjo, Selasa (13/9/2016).

Dia mengungkapkan, sistem kombinasi ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Jokowi menginstruksikan agar dalam menyusun UU Parpol, pemerintah mengakomodir semua masukan, baik dari masyarakat maupun partai politik.

“Aspirasi masyarakat kan jelas mau terbuka dong. Parpol kan ingin tertutup. Jadi kombinasi,” ucap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.

Dengan sistem kombinasi ini, nantinya rakyat tetap bisa memilih sosok yang mereka inginkan di kertas suara. Namun parpol juga mempunyai wewenang untuk menentukan siapa calon yang berhak maju ke senayan.

Misalnya, apabila calon yang diinginkan rakyat justru belakangan dianggap bermasalah oleh parpol, maka parpol berhak untuk mengganti posisinya dengan calon lain.

“Sehingga kedaulatan partai juga terjamin karena mengusung kadernya. Tapi hak masyarakat menilai wakilnya, juga sama,” jelasnya.

Dia menambahkan, aturan mengenai sistem kombinasi ini dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah. Draf revisi UU Pemilu ini segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

Tjahjo berharap agar RUU Pemilu dapat disahkan DPR pada awal 2017. Sebab, direncanakan pada pertengahan 2017, tahapan Pemilu 2019 dimulai.

Tjahjo juga menjelaskan sejumlah isu yang disorot saat ratas. Antara lain mengenai parpol-parpol yang baru berdiri dan pertama kali ikut pemilu 2019 mendatang, apakah bisa langsung mengusung calon presiden atau tidak.

“Ya kalau mendukung boleh, ya bisanya (pada pilpres) 2024,” kata Tjahjo.

Diketahui, pemilu 2019 merupakan pemilu serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pilpres. Jadi, akan ada lima surat suara yang harus dicoblos pemilih.

Tjahjo mengatakan, isu lain yang juga dibahas mengenai posisi capres yang didukung oleh koalisi parpol. Misal ada delapan parpol pengusung, apakah capres tersebut juga harus ikut kampanye pileg untuk seluruh partai pengusung itu.

Arahnya, kemungkinan capres tidak ikut kampanye untuk seluruh partai pengusung. “Jadi cukup kampanye di pilpres saja,” ujar Tjahjo. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS