JAKARTA – Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan nonaktif, Puan Maharani, mengatakan tidak menutup kemungkinan partai-partai oposisi bergabung dengan koalisi pemerintah.
Namun, menurut dia, sebaiknya seluruh partai politik yang berpartisiapsi pada Pemil 2019 bersilaturahim usai putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya rasa itu harus dimulai dengan silahturahim, toh sekarang ini kita sama-sama menghormati proses-proses yang ada,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Puan mengatakan, silahturahim akan berdampak positif bagi partai politik. Silaturahim itu mesti diniatkan sebagai upaya bersama membangun negara.
“Harus ada good will, niat baik dari kita semua bersama untuk mau membangun bangsa ini bersama dulu,” ujarnya.
Puan juga mengimbau masyarakat untuk berlapang dada menerima apapun keputusan MK. “Kita harus bisa, Insya Allah, menerima semua keputusan yang nanti akan diputuskan oleh MK pada tgl 27 (Juni 2019) yang akan dilakukan mendatang,” ujarnya.
Puan mengatakan, keputusan MK nanti merupakan tahapan terakhir dari rangkaian panjang Pemilu 2019 secara umum. Karenanya, masyarakat diharapkan bisa menerima keputusan akhir dari para majelis hakim MK.
Dia juga berharap setelah sidang akhir putusan MK nanti, masyarakat Indonesia bisa bersama-sama berkonsentrasi dalam membangun bangsa dan negara.
“Jadi marilah kita bersama-sama bersatu membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju sehingga kita sama-sama membangun bangsa ini rasa persaudaraan dan persatuan,” ajaknya.
MK memajukan jadwal pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), menjadi Kamis 27 Juni 2019. Sedianya, putusan akan dibacakan pada Jumat 28 Juni 2019.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan kadernya di seluruh Indonesia untuk mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, jelang pengambilan putusan akhir MK.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto, di tengah adanya kabar bahwa para pendukung Prabowo-Sandi akan kembali berunjuk rasa. Kabar itu tentunya membuat banyak warga khawatir mengingat aksi sebelumnya pada Mei lalu menghasilkan sejumlah aksi rusuh maupun kekerasan.
“Kami mengedepankan persatuan dan kesatuan, sekaligus membangun tali silaturahmi. Saatnya membangun negeri bersama-sama,” kata Hasto Kristiyanto, di Bengkulu, Senin (24/6/2019).
Menurut Hasto, sikap itu juga diperkuat dengan prinsip Presiden Jokowi yang tak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap warga negara. “Pemerintahan Jokowi tak pernah melihat dimana provinsi yang menang di pemilu, dan mana yang kalah,” kata Hasto.
Dia menambahkan, PDIP dan Jokowi memahami benar bahwa pemilu hanyalah alat untuk menunjuk pemimpin. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, akan menjadi pemimpin bagi semuanya.
“Jokowi-KH Ma’ruf Amin, setelah nanti dilantik, akan menempatkan setiap warga negara sama, baik yang memilih Jokowi atau tidak. Semua akan diperlakukan sama,” pungkasnya. (goek)
