SURABAYA – Setelah dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Deni Wicaksono menegaskan komitmennya untuk menjaga tradisi penetapan APBD tepat waktu pada 10 November, yang telah menjadi simbol penting bagi pemerintahan di Jawa Timur.

Deni yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu mengungkapkan bahwa meski waktu pembahasan APBD 2025 relatif singkat, namun proses ini tidak dimulai dari nol.

Menurutnya, DPRD periode sebelumnya sudah melakukan sejumlah pembahasan awal sehingga pembahasan lanjutan oleh anggota DPRD yang baru dilantik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Pembahasan APBD 2025 ini memang waktunya singkat, tapi kita masih berupaya agar tradisi penetapan pada 10 November bisa dilaksanakan. Prosesnya tidak dimulai dari awal karena beberapa bulan lalu sudah ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh anggota lama,” jelas Deni Wicaksono, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Resmi Pimpinan DPRD Jatim, Deni Wicaksono Tancap Gas Kawal Penurunan Kemiskinan

Menurutnya, salah satu kunci untuk mempercepat pembahasan APBD 2025 adalah meminta masukan dari anggota baru DPRD.

Dia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara anggota lama dan anggota baru, pembahasan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, terutama setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk secara lengkap dan pimpinan di masing-masing komisi sudah ditetapkan.

“Kali ini kami akan meminta masukan dari anggota baru. Saya rasa ini akan membuat proses pembahasan lebih cepat karena AKD sudah terbentuk. Pimpinan di masing-masing komisi juga sudah mulai bekerja, sehingga kita bisa langsung membahas APBD di tingkat komisi,” ujarnya.

Deni menambahkan, meskipun waktunya terbilang pendek, namun pembahasan yang tidak dimulai dari awal memberi optimisme tersendiri.

Setiap komisi di DPRD sudah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk segera melanjutkan pembahasan yang tertunda dan fokus pada program-program prioritas untuk tahun 2025.

Penetapan APBD pada 10 November, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, telah menjadi tradisi di Jawa Timur.

Menurut Deni, tradisi ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga memiliki makna penting sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan simbol pengabdian pemerintah kepada rakyat.

“Penetapan APBD pada 10 November bukan hanya tradisi, tapi juga memiliki makna historis yang penting. Ini adalah simbol pengabdian kita kepada masyarakat, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa,” jelasnya.

Deni menegaskan bahwa target ini sangat penting untuk dipertahankan agar pemerintah provinsi dapat segera melaksanakan program-program yang direncanakan pada awal 2025.

Dengan demikian, penetapan yang tepat waktu akan memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (gio/pr)