MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh untuk membangun Indonesia dari desa.

Berdasarkan data tahun 2022, beber Untari, pagu dana desa telah ditetapkan sebesar Rp. 68 triliun dalam APBN dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.

Menurut Untari, dana desa adalah ikhtiar pemerintah untuk menggelorakan pemerataan dan pemajuan pembangunan nasional di setiap penjuru desa. Visi besar membangun Indonesia dari desa itu, sebutnya, telah dikobarkan Jokowi sejak dilantik sebagai Presiden RI.

“Bahwa Indonesia harus dibangun dari pinggiran daerah dan desa menjadi bagian utama dalam pemajuan pembangunan nasional,” kata Untari, dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bersama kepala desa se-Malang Raya, Minggu (30/10/2022).

Acara tersebut belangsung di aula Hotel Grand Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Untari menjelaskan, tema acara sosialisasi, yakni ‘Menjadikan Desa Tamansari Berdasarkan Pancasila’ menjadi tugas dari seluruh kader PDI Perjuangan.

“Membangun Desa Tamansari berdasarkan Pancasila adalah perintah dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kami kader-kadernya. Untuk bisa memberdayakan dan memajukan kehidupan masyarakat desa,” terangnya.

“Karena PDI Perjuangan menjunjung tinggi politik kerakyatan untuk mendukung upaya dalam menaikkan posisi serta derajat kehidupan masyarakat desa,” sambung legislator dari Dapil Malang Raya ini.

Dia menyebutkan, indikator progres kemajuan pembangunan desa saat ini diukur melalui implementasi dari 18 poin yang tercantum didalam konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Yang salah satunya, berisi terkait pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

Menurutnya, pemerataan ekonomi desa bisa dilakukan baik melalui BUMDes dan koperasi. “PP nomor 72/2015 adalah pintu bagi desa untuk mempertahankan kemerdekaan ekonomi sekaligus mengembangkan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan dan teruji hingga kini,” papar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang baru-baru ini mendapatkan penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama dan Lencana Bakti Ekonomi Desa.

Di Kabupaten Malang sendiri, ungkap Eko, sudah memiliki 91 desa yang statusnya sudah menjadi Desa Mandiri.

“Kalau bisa di Kabupaten Malang semakin banyak desa mandiri. Harus ada tindak lanjut agar status desa bisa berubah menjadi mandiri, basis perencanaan dan pembangunan harus berdasarkan SDGs,” paparnya. (ace/pr)