SEMARANG – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyelenggarakan kegiatan Forum Bisnis dan Seminar Nasional yang berlangsung di Ballroom Quest Hotel, Kota Semarang, Kamis (25/8/2022). Ada dua aspek yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini, yaitu optimalisasi retail dan peningkatan kapasitas permodalan koperasi.

Ketua Umum Dekopin Sri Untari Bisowarno menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dalam agenda Rapat Kerja Nasional yang dijadwalkan pada tanggal 25 – 27 Agustus 2022.

“Untuk mempersiapkan SDM koperasi ini agar memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Juga ekosistem yang sedang terbangun hari ini membuat kita tidak boleh merasa berpuas diri,” kata Untari.

Dalam kesempatan ini, pihaknya mengundang berbagai tokoh dari lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bisa membantu upaya akselerasi gerakan koperasi Indonesia kedepannya, terutama untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin dinamis.

“Kenapa banyak koperasi hanya mengurus simpan pinjam, yang dalam satu bulan hanya 1,5 maksimal 2%. Kalau kita menguatkan bidang riteail untung terendah kita minimal 6% per bulan. Itu sudah saya lakukan padahal kita mengambil keuntungan margin terendah,” ungkapnya.

“Harapan saya, di Jawa Tengah ini kita gebrak. Supaya memulai untuk bagaimana supaya retail retail koperasi ini bisa hidup. Ini penting sekali bagi kita, sehingga kita tidak hanya berdiri di zona nyaman,” sambung Untari.

Disamping terkait pengembangan retail, dia juga menjelaskan terkait upaya penguatan permodalan kelembagaan koperasi.

Oleh sebab itu, pihaknya mengundang Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB K-UMKM) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Syarat utama, yang harus dimiliki oleh gerakan koperasi untuk bisa mendapatkan kemudahan akses permodalan baik dari LPDB maupun PNM adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Sehingga dapat dilihat dan dinilai sebagai koperasi yang dikategorikan neraca keuangannya sehat.

“Supaya mendapat kepercayaan dari anggota dan masyarakat, koperasi harus memiliki sistem serta manajemen yang bagus dengan menerapkan prinsip good cooperative governance. Sehingga kalau bisa seperti itu, tidak akan kemudian ada koperasi kebingungan, kalau modalnya banyak,” urai Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang-Jawa Timur tersebut.

Bahkan tidak berhenti sampai disitu, pihaknya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tengah merancang skema sistem layanan informasi koperasi bekerjasama dengan PT. Kredit Biro Indonesia Jaya yang telah terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Secara prinsip skema sistem layanan informasi koperasi ini mirip dengan BI Checking yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit,” pungkas perempuan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS