Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan kualitas dan kompetensi menjadi syarat utama agar perempuan mampu berkontribusi secara substantif dalam politik dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan kualitas menjadi syarat utama agar perempuan mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia politik. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen tidak cukup hanya memenuhi kuota, tetapi harus ditopang kapasitas, kompetensi, dan kepemimpinan yang kuat.

“Kehadiran perempuan di parlemen harus mampu memberi warna melalui kapasitas dan kompetensinya. Kalau kita tidak memiliki itu, suara kita tidak akan didengar,” ujar Untari, Selasa (30/6/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, perempuan yang terjun ke dunia politik menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus menjalankan peran sebagai pejabat publik sekaligus memikul tanggung jawab di lingkungan keluarga.

Karena itu, perempuan harus memiliki ketangguhan mental, pengalaman organisasi, dan kemampuan kepemimpinan agar mampu menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang.

“Perempuan sesungguhnya menghadapi double burden. Di satu sisi harus menjalankan peran domestik, di sisi lain dituntut optimal di ruang publik. Karena itu perempuan harus tangguh dan memiliki bekal organisasi maupun pengalaman yang memadai,” katanya.

Dia menjelaskan peningkatan jumlah perempuan di parlemen harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, bertambahnya kursi perempuan tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dibarengi kemampuan memahami penyusunan kebijakan, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Ia pun mengingatkan seluruh legislator perempuan agar terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan maupun pembelajaran nonformal selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

“Upgrade keilmuan itu wajib. Jangan pernah berhenti belajar, terutama mengenai kebijakan publik dan manajemen publik karena itulah instrumen utama seorang legislator,” tegasnya.

Dalam paparannya, Untari juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam dunia politik, mulai dari budaya patriarki, ketimpangan pendanaan politik, hingga kekerasan terhadap perempuan di ruang politik.

Menurutnya, hambatan tersebut hanya dapat dihadapi apabila perempuan memiliki kompetensi, integritas, daya tahan, dan jejaring yang kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Untari saat membuka kegiatan Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 yang diselenggarakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) bersama mitra penyelenggara sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas anggota parlemen perempuan.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan legislator perempuan yang profesional dan menghasilkan kebijakan publik yang semakin inklusif serta berpihak kepada masyarakat.

“Yang kita bangun bukan hanya jumlah perempuan di parlemen, tetapi kualitas kepemimpinannya. Ketika perempuan memiliki kompetensi, integritas, dan terus belajar, maka kehadirannya akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih adil,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS