LUMAJANG – Berbagai bantuan dari pemerintah kepada rakyat terus digelontorkan. Kader-kasder PDI Perjuangan diharapkan mengawal dan mengawasi agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Hal itu dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial, DPP PDI perjuangan Jawa Timur secara daring, Sabtu (11/9/2021).

Menurut Umar, sapaan akrab Umar Bashor, selama ini pelaksanaan bantuan sosial masih ditemukan sejumlah persoalan. Salah satunya, adalah tidak terdatanya masyarakat kurang mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTKS itu merupakan data utama sebagai rujukan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga, jika masyarakat tidak terdata dalam DTKS, sulit akan mendapatkan bantuan,” terang Umar Bashor dalam rakor diikuti seluruh perwakilan DPC se-Jatim pada bidang terkait.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut mengatakan, ketidak-akuratan DTKS juga dikarenakan verifikasi data yang dilakukan atas dasar kepentingan. Umpamanya, kata dia, pendataan dilakukan dengan mendahulukan keluarga sendiri, tim suksesnya, serta orang terdekatnya. Sehingga, masyarakat yang tergolong kurang mampu tidak terdata dan tidak masuk dalam DTKS.

“Dalam hal ini tentu harus ada peran dari sisi yang lain, seperti misalkan melalui peran PDI Perjuangan dalam akses tersebut. Kader Partai, juga dapat mengawasi dan mengawal bantuan sosial sehingga tepat sasaran,” katanya.

Menurut Umar, pengawasan dan pengawalan bantuan sosial juga dapat dilakukan melalui pilar lembaga yang ada di Kementerian Sosial. “Bisa melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, serta relawan sosial lainnya,” sebutnya.

Umar berharap, melalui Rakorbid tersebut, setiap peserta dapat mengetahui apa saja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pilar partai dapat ikut serta dalam membantu masyarakat, baik dari segi evaluasi maupun mendaftarkan agi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar di DTKS.

“Secara mandiri bisa membantu mendaftarkan melalui Aplikasi Cek Bansos yang sudah mulai dioperasikan di era Bu Risma ini. Didalamnya, bisa pengusulan data baru, maupun mengevaluasi masyarakat yang sudah mampu,” terangnya. (ndy/hs)