PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), kematian bayi (AKB) dan stunting.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengatakan bahwa untuk menurunkan AKI, AKB dan stunting butuh kerja sama oleh seluruh elemen lintas sektor. Pihaknya pun menargetkan angka prevalensi stunting turun 2 persen setiap tahun.
“Ini butuh kerja keroyokan semua masyarakat bertanggung jawab menekan stunting. Target saya tiap tahun turun 2 persen. Maka dengan cara mulai dari married, siapa yang hamil, melahirkan, didata by name by address,” ujar Sugiri.
Hal itu disampaikan Sugiri seusai penandatangan kesepakatan bersama menekan tiga hal tersebut melalui program Besti Pren (Bumil Sehat, Stunting Turun didampingi Pendamping Keren) dan Gebrak UKS Pren (Gerakan Bersama dan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Upaya Kesehatan Sekolah Pelajar Keren).
Acara yang digelar di Gedung Sasana Praja Ponorogo itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan, yang ikut menandatangani nota kesepakatan, pada Kamis (22/5/2025).
Sugiri juga menjelaskan, untuk memantau masyarakat yang hamil maupun melahirkan, pihaknya melalui Dinas Kesehatan akan memberikan tanda berupa bendera yang dipasang di depan rumah.
Jika ibu hamil sehat, maka akan diberi bendera hijau. Lalu yang sedikit membutuhkan perhatian diberi bendera kuning, dan yang sangat membutuhkan perhatian khusus diberi bendera oranye.
“Nanti dikasih lampion atau bendera biar dokter, lurah, karang taruna, semuanya ngerti. Nanti kita siapkan tahun ini susu khusus stunting untuk ibu hamil,” jelas Sugiri.
“Agar semuanya paham hingga gerak serentak agar percepatan penurunan stunting siginifikan bukan karena angka saja. Bayi yang lahir biar sehat dan cerdas-cerdas, akhlaknya baik,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, Diah Ayu Puspitaningarti, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penurunan dan pencegahan kematian ibu, kematian bayi dan stunting.
“Diharapkan program ini bisa terlaksana dan terpantau secara berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa,” tandas Diah. (jrs/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













