Jumat
13 November 2026 | 9 : 17

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tingkatkan Layanan, PDAM Butuh Penyertaan Modal Pemkot

pdip-jatim-budi-leksono-sby

pdip-jatim-budi-leksono-sbySURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Budi Leksono mengatakan, saat ini PDAM Surya Sembada baru mengcover 67 persen pelayanan air bersih dari total 3,2 juta jumlah penduduk Kota Pahlawan. Jumlah itu masih jauh di bawah target nasional, yakni 80 persen.

Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Surya Sembada ini berharap, pada tahun ini PDAM bisa melayani seluruh warga, terutama masyarakat miskin. “Jika tahun sebelumnya pemasangan PDAM ditargetkan 67 persen, tahun ini bisa mencapai seluruhnya,” kata Budi, Senin (20/6/2016).

Untuk meningkatkan pelayanannya, jelas dia, PDAM membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah kota berupa penyertaan modal. Pemkot Surabaya, pada 10 Desember 2015 lalu telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas raperda tersebut.

Dalam usulan disebutkan besaran penyertaan modal untuk jaringan pipa air minum mulai 2003 hingga 2014. Rinciannya, pada 2003–2010 Rp 27.801.320.914, 2011–2013 sebesar Rp 10.695.085.276, dan selama 2014 Rp 2.051.905.409. Total penyertaan modal dari pemerintah kota kepada PDAM Surya Sembada mencapai Rp 40.548.311.590.

Penyertaan modal PDAM Surya Sembada dari Pemkot Surabaya tersebut saat ini sedang dibahas pansus. Pembahasan di antaranya menyangkit payung hukum penyertaan dana APBD senilai Rp 40 miliar kepada PDAM.

Menurut Kaji Budi, sapaan akrab Budi Leksono, suntikan modal untuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya itu berwujud jaringan pipa air minum. Selama ini, ungkapnya, jaringan pipa itu sudah dimanfaatkan PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun statusnya hanya memakai aset Pemkot Surabaya tersebut. Pemkot kemudian menjadikan pipa-pipa yang dipakai PDAM itu sebagai penyertaan modal.

“Penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada BUMD harus ditetapkan dengan perda,” jelas anggota Komisi A tersebut.

Saat ini, tambah dia, payung hukum penambahan penyertaan modal tersebut sedang dibahas di pansus. Penyusunan perda itu mengacu pada UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dia menyebutkan, belum adanya perda tentang penyertaan modal selama ini membuat upaya peningkatan pelayanan PDAM menjadi belum maksimal.

“Statusnya harus jelas penyertaan modal atau hibah. Itu yang sedang kita bahas di Pansus terkait payung hukumnya,” kata pria yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Baznas Banyuwangi Luncurkan Layanan Digital, Bupati Ipuk: Perkuat Kepercayaan Masyarakat

BANYUWANGI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital “Swalayan Baznas” (SwaBAZ). ...
EKSEKUTIF

Pasar Induk Pare Kediri Tambah Los Baru, Pedagang Musiman Tak Lagi Berjualan di Jalan

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyiapkan los baru di Pasar Induk Pare untuk menampung pedagang ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemerintah Serius Tangani Dampak Longsor di Munjungan Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Siapkan 40 Ayah Teladan Jadi Penggerak Edukasi Keluarga di Kampung

SURABAYA – Sebanyak 40 ayah teladan lulusan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) disiapkan menjadi penggerak edukasi ...
KRONIK

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Didik: Lanskap Politik Berubah, Konstitusi Jadi Pandu

SURABAYA – Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Perbaikan 2.250 Rumah Tak Layak Huni pada 2027

SURABAYA – DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kuota perbaikan Rumah Tidak Layak ...