LUMAJANG – Anggota DPR RI Umar Bashor menyatakan siap kerja beriringan dengan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dan Bank BNI Lumajang dalam rangka penyelesaian penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, khususnya BPNT dan PKH.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan monev percepatan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH di Kabupaten Lumajang, Rabu (2/2/2022).

Bahkan, Umar, sapaan akrabnya menyatakan siap turun bersama sampai ke tingkatan desa untuk menemukan titik pokok permasalahan sehingga banyak sekali KPM yang belum transaksi. Menurutnya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) merupakan data dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kalau ada forum-forum pembahasan terkait bantuan sosial, saya siap hadir. Selama tidak berbenturan dengan agenda kedewanan lainnya,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.

Kata Umar, selama ini data DTKS masih perlu dilakukan perbaikan serta validasi yang lebih akurat. Pasalnya, ia masih menemui di beberapa daerah di Lumajang masih belum tepat sasaran.

“Ditambah lagi, KPM yang sudah meninggal maupun pindah domisili, tapi mereka masih mendapatkan bantuan. Bahkan, KPM yang merasa sudah mampu dan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, namun datanya masih ada dan masih dapat bantuan,” paparnya.

Jika berbicara terkait data DTKS, kata Umar, dapat dilakukan perbaikan melalui pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Terkhusus, perbaikan data DTKS dapat secara langsung dilakukan melalui operator desa di masing-masing desa.

“Ini harus segara dilakukan perbaikan data melalui operator desa dan Dinsos Lumajang. Sehingga, ke depan data DTKS benar-benar valid dan akurat, serta penerina bantuan sosial bisa tepat sasaran,” tutupnya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS