MALANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir memastikan dalam penyusunan perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 memuat visi serta peta jalan dalam menuju ‘Malang Makmur Berkelanjutan’.

Hal ini disimpulkan usai tim Pansus merampungkan telaah perihal RPJMD 2025-2029 tersebut pada Kamis (10/7/2025).

Abdul Qodir menerangkan jika sesuai telaah, RPJMD pada prinsipnya harus dilandasi dengan upaya memanusiakan manusia membuka akses, memperluas pilihan, dan menegaskan martabat warga sebagai pusat segala kebijakan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang tersebut menegaskan RPJMD sebagai kompas pembangunan harus berpijak pada cita-cita luhur.

Menurutnya, kemajuan tidak sekadar terwujud lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencapai keadilan, kesejahteraan, serta ruang partisipasi yang setara bagi rakyat.

“RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 telah hadir sebagai dokumen yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tapi juga menawarkan visi ‘Malang Makmur Berkelanjutan’,” kata Abdul Qodir.

“Visi ini selaras dengan perubahan zaman, di mana setiap warga menuntut layanan yang cepat, transparan, dan adil, serta berhak terlibat dalam proses pembangunan,” sambung pria yang akrab disapa Adeng itu.

Dia pun mengaapresiasi atas inovasi serta keterbukaan dalam penyusunan RPJMD tersebut. Menurutnya, tak dapat dipungkiri bahwa penyusunan RPJMD itu telah mengakomodasi perkembangan baru, baik dari aspek integrasi dokumen, adaptasi terhadap transisi kepemimpinan, hingga ajakan kolaborasi lintas sektor.

Adeng menilai ada sebuah keberanian dalam merumuskan program prioritas, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta mulai mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan adalah langkah maju yang patut diapresiasi.

“Kehadiran instrumen digitalisasi data, dashboard monitoring, dan forum daring yang mulai diupayakan membuka jalan baru bagi praktik tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Dalam era open government, inovasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif dan adaptif,” bebernya.

Adeng menambahkan meskipun pada prinsipnya penyusunan RPJMD itu sudah ada kemajuan, tetapi masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Dalam perjalanan menuju pembangunan ideal, beberapa catatan penting perlu menjadi refleksi bersama.

“Seperti target yang realistis dan terfokus, efisiensi dan kolaborasi digital, intensitas pengawasan dari dewan dan publik, keterbukaan informasi sebagai pilar pengawasan dan partisipasi,” ungkap Adeng yang juga anggota Komisi III ini.

Melihat hal itu, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi agar RPJMD lebih maju. Antara lain, memperkuat digitalisasi pemerintahan dan layanan publik, pemilihan indikator strategis dan adaptif, tingkatkan efisiensi anggaran dan program, serta pengoptimalan pengawasan dewan dan publik secara kolaboratif.

“RPJMD Kabupaten Malang adalah peta jalan menuju ‘Malang Makmur Berkelanjutan’. Namun, tanpa keberanian beradaptasi, refleksi kritis, dan partisipasi aktif seluruh warga, dokumen ini mudah kehilangan makna. Pembangunan sejatinya adalah ruang belajar bersama, di mana teknologi, transparansi, dan pengawasan menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan,” paparnya.

“Oleh sebab itu, mari kita memastikan bahwa pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga peradaban. Bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan ruang untuk bermimpi bagi setiap anak Kabupaten Malang,” pungkas Adeng. (ull/pr)