Rabu
21 Mei 2025 | 1 : 50

Tekan Laju Inflasi, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Operasi Pasar Ditambah

pdip-jatim-220907-made-bbm-1

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyebutkan, dampak dari kenaikan bahan bakar binyak (BBM) bakal menjalar ke sejumlah harga-harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako.

Oleh sebab itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran operasi pasar yang semula dianggarkan Rp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar.

“Awal KUA-PPAS kami sodorkan Rp 2 miliar, itu sebelum ada kenaikan. Tapi sekarang akan kami tambahkan usulan bersama Banggar minimal Rp 5 miliar,” jelas Made, usai menemui massa aksi menolak kenaikan harga BBM, di depan gedung DPRD Kota Malang, Selasa (6/9/2022).

Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang untuk membahas strategi dan langkah terkait penyelenggaraan operasi pasar.

Menurutnya, operas pasar adalah langkah yang dapat dijalankan Pemkot Malang untuk mencegah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

“Ini anggaran khusus operasi pasar, dana taktis. Sebelum ada kenaikan BBM saja kan sudah inflasi, kita sudah terasa. Akan kita cek juga ke Diskopindag untuk melihat harga sembako,” ucapnya.

“Kalau kita mempermasalahkan (kenaikan BBM, Red), itu bukan wewenang kita. Justru akibat masalah efek domino ini yang harus kita pikirkan,” tegas Made.

Melalui operasi pasar ini, pihaknya akan membanjiri bahan pokok atau sembako murah di seluruh pasar di Kota Malang. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak secara signifikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Jika bahan pokok melejit, salah satu caranya adalah membanjiri pasar itu dengan bahan pokok lewat APBD subsidi. Konsentrasi kita ke situ,” tandasnya.

Disamping itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut menegaskan, apabila para mahasiswa memiliki skema dan rancangan terkait pelaksanaan operasi pasar secara efektif dapat menyampaikan kepada DPRD Kota Malang.

Untuk kemudian pihaknya bersama OPD terkait melakukan pembahasan dan diskusi terkait mekanisme penyelenggaraan operasi pasar murah. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...