SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya menampung aspirasi Dewan Presidium Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur yang menagih bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana dijanjikan pemkot untuk dampak kenaikan BBM melalui APBD Perubahan Tahun 2022.

Pihaknya secepatnya melakukan komunikasi dengan Pemkot Surabaya. “Memang dalam pembahasan APBD Perubahan 2022, Pemkot sudah disetujui DPRD mengalokasikan Rp 8,9 miliar sebagai bantalan sosial akibat kenaikan harga BBM itu untuk pengemudi ojol (ojek online) dan juga nelayan,” kata Adi Sutarwijono.

Itu dia sampaikan setelah bertemu Dewan Presidium Frontal Jatim di gedung DPRD Surabaya pada Senin (10/10/2022).

Menurutnya, ojol dan nelayan menjadi perhatian utama untuk mendapatkan BLT, karena dinilai paling terdampak dalam aktivitasnya sehari-hari.

DPRD, sebutnya, telah melakukan komunikasi dengan pemkot, agar Frontal juga bisa langsung bertemu secara langsung dengan pemangku wilayah.

“Kawan-kawan Frontal yang merupakan pengemudi online tadi menyerahkan data kepada kita untuk diperjuangkan yang ada sekitar 4.000-an. Kemudian saya jembatani ke Pemkot Surabaya agar mereka bisa bertemu dengan pemangku kewenangan di internal Pemkota Surabaya. Diharapkan mereka bisa ditemui dan diterima oleh Wali Kota Surabaya,” papar Adi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut mengaku senang karena kontrol sosial yang dilakukan Frontal Jatim memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga di Kota Pahlawan.

“Saya mengapresiasi kawan-kawan Frontal yang telah memperjuangkan aspirasi, kepentingan pengemudi online, ojol, taksi online, kemudian angkutan barang secara online yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan alokasi kebijakan subsidi bantuan BLT akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya.

Sementara itu, Humas Frontal Jatim Daniel Lukas Rorong mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan Ketua DPRD Surabaya, pihaknya mengatakan jika apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan ojol telah ditampung.

“Di beberapa daerah lain sudah dilakukan. Seperti yang dilakukan Pemkab Sidoarjo secara simbolis hari ini,” terangnya.

Daniel mengatakan, BLT tersebut sangat berarti bagi para driver online, khususnya di Surabaya dan sekitarnya.

“Ada 4.500-an driver ojol yang layak mendapatkan bantuan sesuai data kami. Mereka ini ber-KTP Surabaya. Ini ojek online, driver taksi online, ditambah angkutan barang berbasis online,” bebernya.

Berdasarkan anjuran pemerintah, besaran BLT dampak kenaikan BBM itu senilai Rp 600 ribu yang diakumulasikan selama 4 bulan. Tiap bulan Rp 150 ribu.

“Besaran ini tergantung kekuatan tiap daerah. Di Madura dan beberapa daerah BLT-nya sebesar Rp 450 ribu,” ungkap Daniel. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS