Kamis
30 Oktober 2025 | 10 : 12

Survei Universitas Brawijaya, Gus Ipul-Puti Unggul 6,7 Persen

pdip-jatim-gusti-2-jari

MALANG – Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA-UB) Malang merilis hasil survei terkait Pilgub Jawa Timur.

Hasilnya, elektabilitas Cagub-cawagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno Putri (Gus Ipul-Puti) unggul 6,7 persen atas pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Jika Pemilihan Gubernur Jawa Timur dilakukan saat ini, pasangan nomor urut 2 yakni Gus Ipul-Puti unggul 6,7 persen. Responden menentukan pilihannya 47,9 persen untuk Gus Ipul-Puti dan 41,2 persen untuk Khofifah dan Emil.

“Semua rata-rata menentukan jawaban dan posisinya di 47,9 persen memilih Gus Ipul-Mbak Puti dan 41,2 persen memilih Khofifah-Emil,” kata Sekretaris LKP3 FIA-UB Andi Kurniawan, di Malang , Selasa (8/5/2018).

Sementara 10,9 persen responden tidak menentukan pilihannya. Sedangkan untuk popularitas pasangan Gus Ipul-Puti berada di angka 97,62 persen, di atas Khofifah-Emil yang memperoleh 96,78 persen.

“Kami menguji apakah kenal dengan pasangan calon, ternyata dari total responden 96,78 persen kenal dengan Khofifah- Emil, sedangkan 97,62 persen kenal dengan Gus Ipul-Puti,” tambah Andi.

Untuk sebaran usia responden, Gus Ipul lebih unggul untuk pemilih di usia antara 36-55 tahun yakni sebesar 50,30 persen. Sedangkan pasangan Khofifah hanya dipilih 38,55 persen dari usia tersebut.

Sementara di usia milineal, Khofifah dan Emil unggul tipis dibanding Gus Ipul-Puti. Pemilih usia 17-20 tahun sebanyak 42,28 persen memilih Khofifah- Emil, sedangkan 41,46 memilih Gus Ipul-Puti.

Survei melibatkan 835 responden yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan margin of error 3,46 persen dan tingkat kepercayaannya 96.45 persen. Survei dilakukan dengan wawancara langsung dalam rentang waktu 23-30 April 2018.

Penentuan sample dengan metode multistage random sampling yang proporsional di masing-masing Kabupaten dan Kota.

Menyikapi hasil survei LKP3 FIA-Universitas Brawijaya Malang, pengamat politik FISIP Universitas Airlangga, Novri Susan mengatakan, survei dari lembaga universitas  bergerak karena orientasi akademis.

“Bukan untuk kepentingan calon tertentu, atau disewa calon tertentu,” kata Novri Susan di Surabaya.

Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir Pilkada Jawa Timur, diwarnai ‘perang’ antar lembaga survei. Ada yang merilis hasil keunggulan Gus Ipul-Puti Guntur, ada pula yang merilis keunggulan Khofifah-Emil.

“Karena itu, wajar kalau publik juga bingung bahkan ragu atas akurasi hasil masing-masing lembaga survei,” ujar Novri.

“Jika yang mengeluarkan lembaga kampus, masyarakat meyakini mereka relatif lebih independen. Sebab, kampus tidak bisa partisan. Orientasi mereka lebih sebagai akademisi atau peneliti,” tambah dia. (goek)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Edi Cahyo Minta Dinsos Jember Waspadai Eksploitasi Pengemis Anak Sebelah Pendopo

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo minta Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong ...
SEMENTARA ITU...

Dapat Keluhan Masyarakat, Cak Ji Sidak Pom Bensin di Jalan Rajawali

SURABAYA – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Jalan Rajawali, ...
LEGISLATIF

Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji 2026 Rp 87,4 Juta

JAKARTA – Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI menyepakati Biaya ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Real Estate di Prige

KABUPATEN PASURUAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasuruan bergerak cepat menindaklanjuti polemik rencana ...
LEGISLATIF

214 Ton Narkoba Dimusnahkan, Puan Ingatkan Pentingnya Perlindungan Generasi Muda demi Indonesia Emas

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkoba hasil sitaan Kepolisian ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Dukung Madrasah Berhak Atas PIP

LAMONGAN – Sekolah dan madrasah, meski berada di bawah dua kementerian berbeda, secara hukum telah sejajar jenjang ...