JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap tinggi di tengah menurunnya pandangan terhadap kinerja pemerintahan.

Kemampuan mengartikulasikan program-program populis mampu membuat citra Presiden maupun pemerintahan meningkat.

Hal itu terlihat dalam survei Kompas seperti dikutip Harian Kompas, Senin (15/2/2016).

Sejak periode pertama survei evaluasi Kinerja Pemerintahan pada Januari 2015 hingga periode kelima pada Januari 2016, citra Presiden Jokowi terbilang tinggi.

Bahkan, hasil survei terakhir menunjukkan, citra Presiden di mata publik meningkat cukup drastis.

Survei dalam rangka evaluasi lima belas bulan pemerintahan ini mencatat, sebanyak 84,4 persen responden menyatakan citra Presiden Jokowi baik. Angka itu naik hampir 11 persen dibandingkan Oktober 2015.

Tak hanya sosok Presiden, penilaian publik terhadap citra pemerintah secara umum pun meningkat.

Saat ini, sebanyak 72 persen responden menilai positif pemerintahan. Angka itu paling tinggi dibandingkan penilaian publik survei atas citra pemerintahan Jokowi-Kalla selama setahun terakhir.

Lonjakan kenaikan apresiasi pemerintahan secara umum juga hampir mencapai 10 persen dibandingkan triwulan sebelumnya pada Oktober 2015.

Dua aspek lonjakan apresiasi publik tersebut konsisten dengan menurunnya pandangan negatif terhadap citra pemerintahan Jokowi-Kalla.

Secara umum, proporsi responden yang menilai negatif citra presiden maupun pemerintahan mirip dengan kondisi penilaian pada triwulan awal pemerintahan pada Oktober 2014-Januari 2015.

Kenaikan apresiasi tersebut berbeda dengan penilaian terhadap pelaksanaan aspek-aspek di bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Secara umum, penilaian terhadap bidang-bidang tersebut relatif tetap seperti triwulan sebelumnya. Bahkan, sebagian menunjukkan gejala penurunan tingkat kepuasan.

Secara umum, bidang politik dan kesejahteraan sosial diapresiasi relatif lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi dan hukum.

Apresiasi terhadap aspek-aspek bidang politik mencapai tingkat di atas separuh responden, bahkan ada yang tiga perempat responden (aspek kebebasan berpendapat dan membangun sikap menghargai perbedaan).

Di bidang kesejahteraan sosial, aspek-aspek terkait penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan penanaman sikap gotong royong memperoleh apresiasi di atas separuh bagian responden.

Adapun penilaian aspek-aspek bidang ekonomi dan hukum menunjukkan tingkat yang relatif rendah, rata-rata di bawah separuh responden. Tingkat terendah terkait pengendalian harga pangan, nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja.

Meski demikian, lebih dari separuh responden mengapresiasi pemberdayaan petani dan nelayan, pengembangan pasar tradisional, serta pemerataan pembangunan. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS