Sony Danaparamita menyoroti tingginya biaya produksi petani Bondowoso dan meminta pemerintah menjaga kesejahteraan petani.

BONDOWOSO — Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk dan pestisida masih menjadi persoalan serius yang dihadapi petani di Kabupaten Bondowoso. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat tetap mendorong target swasembada pangan nasional.

Sorotan itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita, saat menanggapi kondisi pertanian di Bondowoso, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sony, sektor pertanian selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bondowoso karena menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, petani masih dibayangi tingginya biaya produksi dan ketidakstabilan harga kebutuhan pertanian.

“Kami di Komisi IV sudah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk petani. Sekarang sudah ada peningkatan kuota pupuk subsidi untuk petani,” ujarnya.

Sony mengakui situasi ekonomi global ikut mempengaruhi harga pupuk maupun pestisida di dalam negeri. Namun menurutnya, dampak tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada petani.

“Situasi global memang mempengaruhi, tetapi itu bukan menjadi beban masyarakat. Pemerintah yang harus memikirkan itu,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menilai kesejahteraan petani tidak cukup diukur dari hasil panen semata. Petani, kata dia, juga memiliki kebutuhan hidup lain seperti pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan sosial keluarga.

“Kalau sektor buruh punya standar UMR berdasarkan kebutuhan hidup minimum, petani juga sama. Mereka punya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang harus dipikirkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sony juga mengapresiasi perbaikan distribusi pupuk subsidi yang dinilai mulai lebih tepat sasaran, baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu penyaluran.

Selain itu, kebijakan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram disebut cukup membantu menjaga nilai jual hasil panen petani.

“Kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500, silakan laporkan ke saya, ke rumah aspirasi, atau ke Bulog. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Tak hanya menyoroti pupuk dan harga gabah, Sony juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Ia mengaku siap memperjuangkan kebutuhan kelompok tani, mulai bantuan alsintan hingga bibit pertanian sesuai kebutuhan masyarakat.

“Bibit jagung misalnya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Namun demikian, Sony mengingatkan bantuan alsintan harus dikelola secara profesional agar tidak cepat rusak dan menimbulkan persoalan di tingkat kelompok tani.

Menurutnya, masih banyak bantuan alat pertanian pemerintah yang tidak bertahan lama akibat lemahnya perawatan dan manajemen penggunaan.

“Alsintan itu terbatas, sementara masa tanam hampir bersamaan. Kalau tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan ketidakpuasan antaranggota,” paparnya.

Karena itu, ia mendorong kelompok tani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) membentuk unit jasa alsintan agar penggunaan alat lebih tertata dan merata.

Selain persoalan sarana pertanian, Sony juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) di daerah.

Menurutnya, hingga kini belum semua desa memiliki tenaga penyuluh sebagaimana amanat undang-undang.

“Kalau penyuluh pertanian kurang, ini akan menjadi kendala besar. Padahal undang-undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh,” pungkasnya.

Sony menyebut Komisi IV DPR RI telah memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi kekurangan tenaga penyuluh pertanian, termasuk persoalan tenaga SPPL yang belum lolos seleksi. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS