JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Sonny Dana Paramita meminta kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki untuk mengevaluasi jajarannya menyusul penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sonny dalam agenda Rapat Kerja (Raker) yang digelar komisi VI DPR RI Bersama Menteri Koperasi-UKM, Rabu (24/08/2022).

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, program BPUM sebagai stimulus bagi pelaku UMKM terdampak pandemi Covid 19, merupakan program yang bagus dan bermanfaat bagi rakyat.

Namun, diungkapkan Sonny, penyaluran program banyak salsah sasaran. Seperti tersalurkan kepada aparatur sipil negara (ASN), maupun kepada penerima yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dari program lain seperti PKH, BPNT dan KUR. “Ini tidak tepat sasaran,” kata Sonny.  

Ia lantas merinci jumlah data maupun nominal yang dinilai tidak tepat sasaran. Sebanyak 38.278 penerima BPUM terindikasi berstatus aparatur sipil negara, dengan nominal Rp 45,933 miliar. Kemudian terdapat 1.720.042 juga tercatat sebagai penerima bantuan program PKH, BPNT dan atau BST dengan nilai Rp 2,064 triliun.

Lalu, 135.861 penerima BPUM dengan nilai Rp 163,033 miliar juga tercatat penerima KUR. Serta terdapat 2.914.747 orang penerima BPUM Rp 497,708 miliar adalah penerima kredit atau pinjaman di perbankan lainnya.

Sonny menandaskan, meskipun data tersebut dari program yang lalu, namun dapat disimpulkan jika program BPUM ini sebagian telah tersalurkan secara tepat sasaran.

“Ini merugikan pihak yang benar-benar membutuhkan namun tidak menerima program BPUM ini,” kata Sonny.

Dengan fakta-fakta itu, Sonny meminta kepada Kementerian Kop-UKM untuk mengevaluasi jajaran birokrasinya. Harapannya, agar bantuan tepat sasaran dan terwujud keadilan sosial.

“Saya sangat hormat kepada Pak Menteri, tetapi untuk jajaran birokrasi di bawahnya saya rasa perlu ada evaluasi,” imbuh Sonny. (isa/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS