Kamis
15 Mei 2025 | 5 : 09

Soal Komitmen Anti-Korupsi, Johan Budi: Sikap PDIP Tegas dan Tidak Abu-abu

pdip-jatim-johan-budi-s1

JAKARTA – Mantan juru bicara KPK Johan Budi SP menilai, PDI Perjuangan adalah partai politik yang memiliki komitmen kuat dan sikap tegas terhadap kasus korupsi.

PDI Perjuangan, kata Johan Budi, dalam setiap keputusan politiknya terkait pemberantasan korupsi, selalu bersikap tegas dan tidak abu-abu.

“PDI Perjuangan juga memiliki instrumen aturan partai sebagai payung hukum organisasi untuk penegakannya,” Johan Budi SP, di Jakarta, Senin.

Menurut Johan Budi, sikap tegas PDI Perjuangan telah berkali-kali diperlihatkan ketika kadernya yang menjadi anggota legislatif atau kepala daerah terkait kasus korupsi dan terkana operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kasus terbaru terjadi pada anggota DPRD Kota Malang yang terkena OTT KPK. “PDI Perjuangan segera menerbitkan surat pemecatan terhadap kadernya, meskipun kasusya belum diproses di Pengadilan Tipikor,” calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDIP ini.

Dia menilai, sikap tegas PDIP bukanlah tindakan yang mudah jika berpijak pada asas praduga tak bersalah. “Namun, PDI Perjuangan lebih menempatkan pada sikap politik bahwa itulah komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini menambahkan, PDIP juga memberikan ruang bagi aktivis antikorupsi untuk berkiprah. Baik dalam kepengurusan partai maupun dengan mencalonkan di jabatan politik yakni legislatif dan ekskutif.

Johan mencontohkan, PDIP mengusung aktivis antikorupsi Teten Masduki pada pilkada Jawa Barat. PDI Perjuangan, kata dia, juga mengusulkan sejumlah aktivis sebagai calon anggota legislatif.

“Itu adalah bagian dari upaya partai dalam membangun dan menguatkan pemberantasan korupsi dari internal organisasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, contoh nyata ketiga adalah, sikapnya yang clear sejak awal ketika menyikapi Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. PDI Perjuangan, sejak awal tidak memperdebatkan aturan itu sebagai bentuk dukungan mewujudkan integritas peserta pemilu.

“Sekarang  pada saat aturan itu ada polemik antara KPU dan Bawaslu, dan juga sebagian partai masih terjadi pro dan kontra, PDI Perjuangan sudah clear, karena tidak ada caleg yang mantan narapidana korupsi,” kata Johan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Sepakbola Kades Cup I Lumajang Sukses Tanpa Tawuran, Babak Final Dibuka Wabup

LUMAJANG – Turnamen Sepakbola Kades Cup I, memasuki babak final, Selasa (13/5/2025). Acara dihelat sejak 11 April ...
LEGISLATIF

Soroti PAD Jember, Widarto: Masih Butuh Kerja Keras untuk Penuhi Target

JEMBER – Banyak cara untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) asalkan ada keseriusan Pemerintah Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Sediakan Armada Antar Jemput untuk 477 Jamaah Haji, Termasuk Kakek Umur 97 Tahun

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengikuti pelepasan jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi, di Pendopo Wedya ...
SEMENTARA ITU...

SPAM Dusun Sumbul Diresmikan, Bupati Malang: Selaras dengan Pengembangan KEK Singhasari

MALANG – Bupati Malang HM Sanusi mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan sistem penyediaan ...
KRONIK

DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati ...
LEGISLATIF

Puan Ajak Parlemen Malaysia Bersama DPR Jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim

JAKARTA – Puan Ajak Parlemen Malaysia Bersama DPR Jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim DPR RI Puan Maharani ...