JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menegaskan, tidak ada aturan yang melarang iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop.
Hanya di jelang tahun politik seperti saat ini, kata Effendi, hal tersebut bisa saja dimanfaatkan sehingga menimbulkan polemik.
“Cuma momentumnya jelang tahun politik ya. Ya semuanya pasti akan jadi aksi reaksi. Ya gak apa-apa lah. Jalan terus. Itu kan tidak ada larangan ya kan,” kata Effendi Simbolon di Jakarta Pusat, kemarin.
Dia berpendapat, iklan tersebut bukan bentuk kampanye, karena tidak ada ajakan untuk memilih Jokowi. Iklan itu hanya menyampaikan kepada masyarakat, apakah melalui mainstream, bioskop, pamflet.
“Itu suatu karya kerja yang mungkin selama ini dianggap biasa. Tapi karena jelang pemilu ya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pamer atau narsis dalam iklan tersebut. Baginya iklan tersebut positif karena menunjukkan kerja bersama pemerintah.
“Narsisnya di mana. Narsis itu kan kalo semuanya seolah-olah karena saya. Ini kan kerja bersama, kerja pemerintah, penyelenggara negara,” jelas dia.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, iklan pembangunan bendungan di era Jokowi yang diputar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop tidak perlu dicabut. Sebab, iklan itu justru membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat.
Menurut Ara, sapaan Maruarar Sirait, iklan tersebut akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah dan pembangunan yang sudah dicapai.
“Ini membuat masyarakat menjadi tahu. Jadi, saat mereka berlibur, pulang kampung, mengerti dengan pembangunan yang sudah dilakukan,” ucap anggota Komisi XI DPR tersebut, Kamis.
Kata Ara, tidak ada alasan untuk menghentikan penayangan iklan bendungan tersebut. Terlebih, iklan itu tidak mengganggu kenyamanan penonton bioskop.
“Selama tidak mengganggu penonton, tidak mengurangi jam putar film, kan tidak apa-apa. Ini kan diputarnya sebelum jadwal film dimulai,” paparnya.
Dia juga memastikan, iklan di bioskop tersebut bukan kampanye Jokowi menjelang Pilpres 2019. Iklan itu murni untuk menyampaikan informasi mengenai hasil kerja pemerintah.
Ini kan menginformasikan kerja pemerintah dan hasilnya. Bukan mengajak orang memilih,” tuturnya. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS