Kamis
22 Mei 2025 | 7 : 59

Soal BLT untuk Pekerja, Puan Ingatkan Ini…

pdip-jatim-puan-BLT-260820

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi gaji untuk pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Puan minta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.

“Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Puan, Rabu (26/8/2020).

Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas.

Pemerintah, lanjut Puan, harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat. Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional.

“Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp5 juta,” ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

“Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan,” tambah dia.

Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji kepada pekerja. BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta.

Selain syarat gaji di bawah Rp 5 juta, pekerja calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta.

Semula direncanakan BLT mulai disalurkan pada 25 Agustus 2020, tapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan ditunda karena masih perlu finalisasi data calon penerima. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Korban Banjir di Mojo Terus Dicari, Mas Dhito Berharap Mbah Tekad Segera Ditemukan

KEDIRI – Bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mojo pada Jumat (16/5/2025) lalu masih menyisakan duka ...
LEGISLATIF

Dedy Purnomo Minta Aparat Hukum Awasi Koperasi Merah Putih

KABUPATEN PROBOLINGGO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedy Purnomo, meminta kepada aparat penegak ...
LEGISLATIF

Warga Kabupaten Malang Terdampak TPA Supit Urang, Tantri Bararoh Desak Pemda Serius Cari Solusi

MALANG – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Tantri Bararoh mendesak pihak terkait segera menuntaskan masalah ...
KRONIK

Bupati Fauzi Ajak PT Garam Gotong Royong Tangani Banjir yang Rendam Jalur Sumenep-Pamekasan

SUMENENP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan pentinya gotong royong semua pihak dalam penanganan ...
KRONIK

H. Zainal Dukung Penuh Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi BSPS 2024

SUMENEP – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) memeriksa 50 kepala desa dan 50 tenaga fasilitator ...
KRONIK

KPK Usul Dana Parpol Ditambah dari APBN, Said Abdullah: Penerapannya Jangan Buru-Buru

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...