JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan resmi ditutup pada Minggu (26/5/2024). Terdapat 17 poin rekomendasi eksternal yang dirumuskan peserta Rakernas V, dan dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan, 17 poin rekomendasi tersebut telah dibahas mendalam sejak pembukaan Rakernas pada Jumat (24/5/2024).

Menurut Deni, utusan PDI Perjuangan Jatim juga terlibat intens dalam pembahasan tersebut, yang dibagi ke dalam sejumlah sidang komisi-komisi.

“Kami bangga karena PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang runtut dalam menetapkan sikap politik. Dari tingkat anak ranting, ranting, anak cabang, cabang, dan daerah. Semua berdialektika, kemudian dibahas dan menghasilkan rekomendasi sikap politik partai,” ujar Deni, kemarin.

Baca juga: Lengkap, 17 Poin Rekomendasi Rakernas 5 PDI Perjuangan Tahun 2024

Dia menyatakan, rekomendasi yang hanya untuk membangun kerja sama politik dengan pihak yang menjalankan agenda reformasi dan pro demokrasi itu dianggap penting untuk menjaga Indonesia agar tak kembali ke masa otoritarianisme seperti era orde baru.

“Bahkan secara khusus Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri membahas soal anomali demokrasi yang terjadi dengan adanya perpaduan populism dan Machiavellianism, yang kemudian melahirkan kepemimpinan authoritarian populism yang merusak nilai demokrasi,” sebutnya.

“Ini wajar menjadi kegelisahan karena demokrasi direbut rakyat dengan nyawa dan air mata untuk melawan otoritarianisme orde baru, di mana Ibu Mega juga menjadi pelaku sejarah pemimpin perlawanan rakyat pada masa itu,” sambung anggota DPRD Provinai Jatim tersebut.

Maka, lanjut Deni, sebagai bagian dari kelompok pro demokrasi, PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk menjaga masa depan demokrasi bangsa.

Apa yang dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas, sebutnya, menjadi bukti komitmen PDIP kepada demokrasi, dan tidak hanya menjadikan kemenangan elektoral sebagai gol yang harus dicapai dengan segala cara yang melemahkan demokrasi.

“Mungkin sekarang ada pihak yang merasa menang dengan memundurkan demokrasi, tapi pada saatnya kebenaran sejarah tidak akan bisa dipatahkan. Sejarah akan menjawab siapa yang mabuk kekuasaan dengan menghancurkan demokrasi, dan siapa yang tetap setia berdemokrasi meski harus menanggung konsekuensi seberat apapun,” tuturnya.

Deni menambahkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat yang membuat PDIP menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang sukses menang Pemilu legislatif tiga kali berturut-turut pasca era Reformasi, seluruh jajaran partai dituntut bekerja optimal dalam membantu masyarakat.

PDI Perjuangan mempunyai skema “tiga pilar partai”, yaitu kader partai yang menjadi pengurus partai dalam segala tingkatan (dari DPP sampai anak ranting), kader partai yang bertugas di legislatif, dan kader partai yang bertugas di eksekutif. Ketiganya harus bekerja dengan baik dalam menghasilkan kebijakan dan gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kemenangan PDI Perjuangan itu harus dijawab dengan memperkuat kerja kerakyatan sampai tingkat akar rumput. PDI Perjuangan Jatim telah dan akan selalu siap melipatgandakan kerja kerakyatan, termasuk dalam menyongsong Pilkada 2024,” papar alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Berkaitan dengan permohonan maaf atas adanya perilaku kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Deni mengatakan, sesuai rekomendasi Rakernas, PDIP akan melakukan perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai agar tidak ada lagi kader yang bekerja sistematis memukul mundur demokrasi dengan mengakali konstitusi.

“PDIP Jatim juga pastinya siap menjalankan arah perbaikan sistem meritokrasi di tubuh partai. Sehingga kader-kader di Jatim terus menjadi kader militan yang sepenuhnya bekerja dengan semangat kerakyatan serta menjunjung konstitusi dan demokrasi,” tutup Deni. (goek)