JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan arah kebijakan yang positif di tahun pertama masa jabatannya.

Namun, sebutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dituntaskan agar visi besar Indonesia Emas 2045 benar-benar tercapai.

Said menegaskan ada empat fokus utama yang dapat menjadi fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Empat hal itu, di antaranya, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, meningkatkan kesehatan, dan pendidikan inklusif untuk seluruh rakyat.

“Keempat hal tersebut menjadi fondasi sekaligus estafet penting, apakah Indonesia bisa mencapai visi indonesia emas 2045 atau tidak, yakni menjadi negara dengan demografi berpendidikan tinggi, harapan hidup bisa lebih dari 75 tahun dan penghasilan perkapita bisa mencapai 23 ribu USD,” kata Said Abdullah, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, keempat pilar tersebut menjadi indikator penting apakah Indonesia bisa tumbuh menjadi negara maju dengan sumber daya manusia berpendidikan tinggi, harapan hidup di atas 75 tahun, dan pendapatan per kapita mencapai 23 ribu dolar AS.

Said mengakui adanya kemajuan dalam program kedaulatan pangan, seperti pembukaan lahan pertanian baru di Papua dan pembentukan batalion pangan. Namun, dia menyoroti belum optimalnya redistribusi lahan untuk petani kecil, terutama di Pulau Jawa.

“Petani gurem di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan di bawah dua hektare. Agar bisa hidup layak, seharusnya minimal tiga hektare,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Dia juga menekankan pentingnya perbaikan irigasi tersier, pembaruan teknologi pertanian, serta sistem tata niaga yang berpihak pada petani agar kesejahteraan mereka meningkat.

“Bersamaan dengan hal itu perlu memperbaiki irigasi tersier, pemutakhiran teknologi pertanian, dan tata niaga pertanian yang menguntungkan petani,” sambungnya.

Dalam sektor energi, Said menilai belum ada kebijakan cepat (quick win) yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dia menyoroti masih sering terjadinya kelangkaan BBM di SPBU non-pertamina, akibat distribusi yang belum merata.

Said menyarankan agar pemerintah memperkuat tata kelola subsidi energi yang tepat sasaran, sekaligus mempercepat pembangunan kilang minyak domestik agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor.

“Adanya kilang minyak bumi yang mampu melakukan pengolahan di dalam negeri, dan mampu memenuhi kapasitas kebutuhan nasional. (Lalu) bauran energi baru dan terbarukan yang semakin besar menggantikan produksi dan konsumsi minyak bumi,” jelasnya.

“(Kemudian) peningkatan produksi dan konsumsi energi nasional dari listrik karena cadangan batubara yang besar sehingga bisa memunuhi kebutuhan domestik,” lanjut Said.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah membangun rumah sakit tipe C di setiap kabupaten/kota dan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, ia menilai fokus pemerintah masih terlalu berat di upaya kuratif (pengobatan) dibandingkan preventif (pencegahan).

“Saya kira program ini perlu segera dieskalasikan, dan tentu membutuhkan tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Namun, menurutnya, saat ini fokus pemerintah masih pada sisi kuratif. Sedangkan, kata dia, kebijakan dan program kesehatan preventif belum massif dan belum menjadi gerakan hidup warga.

“Kalau pemerintah fokus di kuratif, biayanya sangat mahal, dan fiskal kita sangat terbatas. Kemenkes, dan BP POM, perlu kolaborasi dengan masyarakat untuk membangun gaya hidup (lifestyle) sehat, sebagai bagian dari citra diri generasi emas Indonesia,” tuturnya.

Dalam sektor pendidikan, Said memuji inisiatif pemerintah membangun Sekolah Garuda. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan sekolah difokuskan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pendidikan gratis untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, bahkan hingga tingkat SMA/SMK.

“Bonus demografi tidak akan berarti jika mayoritas tenaga kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” katanya.

Menurutnya, perbaikan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan perluasan kebijakan hilirisasi industri, sehingga industri nasional dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja secara masif.

Menutup evaluasinya, Said Abdullah menegaskan bahwa arah kebijakan Prabowo-Gibran sudah tepat, namun pemerintah harus memastikan implementasinya lebih merata dan cepat dirasakan masyarakat.

“Pemerintah sudah berada di jalur yang benar, tapi perlu kerja ekstra untuk memastikan fondasi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia benar-benar kokoh,” pungkasnya. (red)