TRENGGALEK – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Trenggalek Sugianto atau akrab disapa Antok, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses Masa Sidang II Tahun 2025-2026. Kegiatan tersebut digelar di rumah Dwi Gunawan, Dusun Gumelar, RT/RW 56/17, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari.

Sekitar 40 warga hadir dalam kegiatan jaring aspirasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, perwakilan pemuda, hingga tokoh perempuan.

Kehadiran beragam elemen masyarakat ini dimanfaatkan Antok untuk mendengar langsung persoalan riil yang dihadapi warga di tingkat bawah.

Antok menjelaskan, reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk menangkap kebutuhan masyarakat yang kerap luput dari perhatian pemerintah daerah.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi mengemuka, mulai dari perbaikan saluran irigasi pertanian, bantuan sektor pertanian, hingga perbaikan jalan lingkungan.

“Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah persoalan irigasi, bantuan pertanian, serta perbaikan jalan lingkungan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera mendapat perhatian,” ujar Antok, Rabu (4/2/2026).

Selain pembangunan infrastruktur, Antok juga menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Warga mengusulkan adanya pelatihan ekonomi produktif bagi ibu rumah tangga, seperti pelatihan pembuatan rempeyek dan aneka kue, guna meningkatkan pendapatan keluarga.

“Pemberdayaan perempuan ini penting karena berdampak langsung pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Pelatihan harus aplikatif dan memiliki nilai jual,” tegas anggota DPRD Trenggalek dari Dapil Gandusari, Karangan, dan Suruh tersebut.

Dalam kesempatan itu, Antok juga menyoroti banyaknya keluhan warga terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mendadak nonaktif. Kondisi tersebut kerap menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.

“Banyak warga baru tahu KIS-nya tidak aktif saat sudah di rumah sakit. Saya minta warga lebih proaktif, rutin mengecek status kepesertaan, dan segera melapor ke pemerintah desa jika ada kendala,” jelasnya.

Menurut Antok, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mekanisme dan status kepesertaan KIS agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Tak hanya itu, Antok juga mensosialisasikan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur skala lingkungan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan DPRD agar usulan warga memiliki peluang realisasi lebih besar.

“Reses ini adalah jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Semua aspirasi yang masuk akan kami kemas dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Memang tidak semua bisa terealisasi sekaligus, tetapi kebutuhan yang paling mendesak akan kami prioritaskan,” pungkasnya.

Antok menutup kegiatan reses tersebut dengan mengapresiasi partisipasi aktif warga Gandusari yang secara terbuka dan konstruktif menyampaikan aspirasi demi kemajuan desa mereka. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS