KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan dana hibah sebesar Rp 99,4 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri di Ruang Pamenang, Kantor Pemkab Kediri, Kamis (9/11/2023) malam.

Bupati Hanindhito menyampaikan, dana hibah diberikan sebagai wujud komitmen dan dukungan Pemkab supaya penyelenggaraan Pilkada mendatang berjalan lancar.

Mas Dhito, sapaan akrabnya berpesan dana hibah yang diberikan kepada KPU maupun Bawaslu diharapkan dapat digunakan dengan baik, sebagaimana mestinya.

“Harapan besar saya terutama tingkat partisipasinya (masyarakat) bisa meningkat, maka ini kerja dari penyelenggara sangat dibutuhkan,” katanya.

Dana hibah sebesar Rp 99,4 miliar itu diberikan Pemkab Kediri dengan rincian kepada KPU sebesar Rp78.797.300.000 dan Bawaslu Rp20.698.453.000.

Mas Dhito menyebut, pesta demokrasi itu tidak sekadar memilih pemimpin, namun bagaimana tetap menjaga kondusivitas di daerah. Untuk itu diperlukan kerja keras termasuk dari penyelenggara Pemilu.

Mas Dhito berharap pada Pemilu serentak Tahun 2024 tidak sampai terjadi polarisasi. Sebagai kepala daerah, pihaknya mengaku menjalin komunikasi dengan partai politik untuk berkomitmen menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu termasuk menghindari munculnya kegaduhan.

Selama pemilu serentak mendatang, pihaknya berharap tidak sampai terjadi korban dari penyelenggara pemilu karena kelelahan akibat proses yang panjang. Untuk itu Mas Dhito telah meminta disiagakan mobil siaga desa pada hari H pemilihan sampai H+2.

“Rumah sakit juga saya minta standby untuk dokter dan ambulannya,” ungkapnya.

Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi menyambut baik dukungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri. Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 dimana saat itu sampai ada korban, langkah preventif yang dilakukan Mas Dhito dinilai akan sangat membantu.

Disisi lain, sebagaimana harapan Mas Dhito terkait peningkatan partisipasi masyarakat, Ninik mengaku pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang ditargetkan tingkat partisipasi masyarakat minimal 88 persen.

Adapun untuk Pilkada, melihat tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya pada tahun 2020 sebesar 65 persen, pada tahun 2024 mendatang KPU Kabupaten Kediri menargetkan terjadi kenaikan minimal 75 persen.

“Karena tahun ini antara Pemilu dengan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama, kami sangat berharap untuk lebih meningkat dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020,” tandasnya. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS