SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan menyepakati, Rancangan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2050 disahkan menjadi Perda. Sebab, Perda RUED ini dinilai sangat penting untuk mewujudkan target Pemprov Jatim dalam merealisasikan rasio elektrifikasi 100 % pada tahun 2020.

Artinya, pada tahun 2020 atau tahun depan, semua masyarakat di daerah pelosok Jawa Timur sudah dapat mengakses listrik. “Ini merupakan wujud konkret sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, Sabtu (27/7/2019).

Menurut Untari, hal itu juga merupakan keharusan bagi pemerintah. Sebab, sangat aneh rasanya, jika di tahun 2020 atau 75 tahun setelah Indonesia merdeka, masih ada rakyat di pelosok provinsi ini masih belum dapat menikmati listrik di wilayahnya sendiri.

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi ini juga dinilai penting untuk mempertahankan rasio elektrifikasi 100 % di Jawa Timur, minimal hingga tahun 2050.

Bertambahnya kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri, lanjut Untari, harus dibarengi dengan peningkatan suplai energi. Pun peningkatan suplai energi, harus dibarengi dengan peningkatan bauran energi.

“Peningkatan bauran energi harus dibarengi dengan peningkatan penyediaan energi terbarukan. Ini semua hanya bisa berjalan sinergis, bila dipandu oleh rencana energi yang matang dan terpadu,” ujarnya.

Persetujuan Fraksi PDIP untuk menerima Raperda SUED agar disahkan sebagai perda, telah disampaikan saat rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, kemarin. Fraksi PDIP juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait pengesahan Perda SUED.

Di antaranya, Fraksi PDIP menilai perlu adanya perhitungan yang cermat dalam penyusunan APBD, agar pembangunan instalasi rumah/sambungan rumah (IR/SR) sebanyak 56 ribu rumah tangga miskin bisa terselesaikan. Sehingga dapat tercapai target peningkatan elektrifikasi dari 91,4% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2020.

Untuk mengejar elektrifikasi 100 % di tahun 2020, perlu juga segera dilakukan pemetaan yang cermat serta penganggaran APBD terkait daerah terpencil dan terisolir mana saja yang perlu dibantu dengan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau pembangkit listrik lainnya.

Terkait pembangunan IR/SR, PLTMH, dan PLTS untuk mengejar elektrifikasi 100% di tahun 2020, papar Untari, sebaiknya juga diupayakan secara sungguh-sungguh untuk melibatkan CSR dari BUMN dan perusahaan swasta agar tidak terlalu membebani APBD.

Kerja sama sinergis dengan pemerintah pusat dan evaluasi tahunan, juga perlu dilakukan agar target penambahan produksi gas benar-benar dapat tercapai, yaitu sebesar 230 mmscfd pada tahun 2019 di lapangan Terang Sirasun Batur (Kangean), serta 315 mmscfd di lapangan Jambaran Tiung Biru (Bojonegoro) tahun  2021.

“Kesepakatan dan dukungan terhadap Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota juga harus dilakukan agar segera mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sehingga dapat memanfaatkan ribuan ton sampah yang terbuang sia-sia,” kata Untari.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang energi yaitu PT Petrogas Jatim Utama, imbuh Untari, juga perlu segera direvitalisasi dan direstrukturisasi agar dapat menjadi lokomotif dalam mengelola sumber daya khususnya energi terbarukan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS