JAKARTA — Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, seleksi menteri yang dilakukan secara informal oleh pemimpin RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah tepat. Meski seleksi menteri dilakukan secara tertutup, Jokowi-JK tetap mendengar dan mempertimbangkan masukan publik.
“Kita terbuka menerima masukan,” kata Hasto Kristiyanto, yang juga Deputi Tim Transisi, Jumat (10/10/2014).
Menurut Hasto, seleksi menteri yang dilakukan secara terbuka seperti saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak efektif. Terbukti, ungkap Hasto, kinerja kabinet di pemerintahan SBY tidak maksimal, bahkan tiga menterinya kini sudah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Seleksi menteri yang dilakukan tertutup, lanjut dia, juga untuk menjaga privasi calon menteri. Nama menteri yang gagal seleksi, tidak akan muncul ke publik. “Menyangkut nama orang, etikanya ada kerahasiaan yang harus dijaga,” terangnya.
Saat ini, seleksi para calon menteri dari kalangan profesional masih mencapai tahap fit and proper test. Adapun penjaringan calon menteri dari partai politik belum rampung karena baru dua parpol yang menyerahkan nama calon.
Bagaimana jika setelah diumumkan ada nama-nama yang tak disukai publik? “Kalau menyangkut suka tidak suka, mau bagaimana, pasti ada saja nama yang tidak disukai,” ucap Hasto.
Dia menjelaskan, tidak mungkin nantinya nama menteri yang sudah diumumkan akan direvisi dan diubah lagi hanya karena kritik yang berdatangan. Dia memastikan, nama-nama menteri yang diumumkan Jokowi nanti sudah diseleksi dan diputuskan dengan pertimbangan matang.
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga turut dilibatkan untuk memastikan sang menteri bersih dari kasus korupsi. “Ini kan menyangkut nama orang. Masa sudah kita putuskan jadi menteri terus batal. Kalau sudah diumumkan ya sudah fix,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah menemui sejumlah kandidat kuat yang akan mengisi pos kementerian pada masa pemerintahannya mendatang. “Sudah. Ada yang ngobrolnya di warung. Ada yang ngobrolnya di sini. Ada yang ngobrolnya di Pak JK (Jusuf Kalla). Ada yang ngobrolnya di kantor. Macam-macamlah,” kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI.
Presiden terpilih ini menuturkan, proses pemilihan menteri pada dasarnya hanya mempertimbangkan rekam jejak. Untuk itu, dia tidak akan melakukan wawancara formal kepada kandidat menteri.
“Jadi, yang dicek enggak merasa, enggak ada interview-interview-anlah. Hanya cek rekam jejak. Kemampuan manajerial, kemampuan manajemen, bisa kita lihat dari rekam jejak,” jelasnya.
Sementara, wapres terpilih Jusuf Kalla membantah penentuan menteri secara tertutup itu sarat transaksi. Menurut JK, setiap nama yang akan menjadi menteri telah melalui beragam proses.
“Ini kan harus begitu. Kita lihat rekam jejak, leadership, integritas, baru dipanggil orangnya tengah malam,” ujar JK. (pri/*)
