JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan rekonsiliasi pasca pemilu bukan berarti seluruh partai yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga harus masuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Budiman menegaskan, oposisi tetap dibutuhkan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. “Mereka yang menjadi kompetitor pak Jokowi memiliki hak dan kewajiban historis, serta hak dan kewajiban moral untuk menjaga demokrasi dengan menjadi oposisi,” kata Budiman saat jadi pembicara talkshow di sebuah stasiun televisi swasta, Selasa (2/7/2019).

Dia mencontohkan PDIP yang pada 2004 menjalankan kewajiban historis itu dengan menjadi oposisi selama 10 tahun. Dan pilihan PDI Perjuangan itu tidak merusak demokrasi atau menciptakan permusuhan.

“Semua berjalan dengan baik saat itu, meski kami oposisi kami tetap memenangkan banyak Pilkada, dan akhirnya memenangkan Pemilu 2014. Jadi PDI Perjuangan memberi contoh beroposisi secara elegan, meski belum sempurna,” ujarnya.

Budiman pun mengibaratkan pemenang pemilu sebagai peraih medali emas. Dan pihak yang tidak menang pemilu merupakan peraih medali perak.

“Dahulu kami ketika kalah pemilu, tidak pernah minta secuil medali emas dari pemenang. Kami lebih memilih menerima medali perak, tapi utuh milik kami. Dan di pertandingan atau pemilu berikutnya kami berjuang merebut medali emas itu,” papar Budiman

Di acara talkshow itu, Budiman juga mengatakan, kemunculan Jokowi sejak 2014 adalah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, Jokowi adalah figur yang tidak berasal dari kelompok elit politik maupun elit bisnis negeri ini.

“Pak Jokowi ini dianggap sebagai bukan liganya elit Indonesia, dia dianggap bukan berasal dari elit Indonesia yang kita kenal selama ini,” jelasnya.

Yang dimaksud kelompok elit disini, lanjut Budiman, adalah kelompok elit yang merupakan bagian dari trah politik tertentu. Kelompok elit itu bisa juga ditafsirkan sebagai elit intelektual maupun agama yang telah berkiprah lama dalam jagad sosial politik Indonesia.

“Pak Jokowi ini dianggap sebagai figur dari kelompok sosial berbeda dari yang kita kenal selama ini sebagai kelompok elit. Ini menambah ‘bensin’ atau kepedasan dari pertarungan politik pada 2014 dan 2019,” terang Budiman.

Hal ini juga dialami oleh Amerika Serikat ketika pada 2008 muncul Barack Obama. Obama kala itu juga dianggap bukan berasal dari kelompok elit mapan Amerika.

“Jadi, kemunculan pak Jokowi ini juga memperlihatkan ada ketidakrelaan-ketidakrelaan dari sebagian kelompok mapan terhadap kemunculan calon pemimpin yang dianggap ‘bukan anak menteng’ atau bukan anak elit,” tambah dia.

Maka, sebut Budiman, Pilpres 2014 dan 2019 sudah memberi ruang bagi rakyat untuk menafsirkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu melalui pilihan elektoralnya.

“Disini kita melihat bahwa sebagian dari bangsa ini belum siap menerima sosok baru itu, sehingga kemudian perlawanan yang muncul terhadap pak Jokowi bersifat sangat personal. Ini menurut saya adalah bukti bahwa kita belum selesai dalam hal itu,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS