MAKASSAR  – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memastikan tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Penegasan ini dia sampaikan usai membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan” di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12/2019).

Menurut Hasto, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali.

Baca juga: Soal Usulan Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Lebih Baik Tidak Usah Amandemen

“Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode,” kata Hasto.

Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDI Perjuangan itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Dia mengatakan, haluan negara adalah road map yang bersifat strategik, dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional.

Kemudian, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan dan lain-lain.

“Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional,” jelasnya.

Hasto menambahkan, PDIP ingin menata sistem politik nasional. “Karena itu, PDI Perjuangan mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.

Menurutnya, Pancasila mengandung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.

“Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya,” pungkas Hasto. (goek)